REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menyoroti wacana penambahan masa jabatan presiden tiga periode yang kembali mengemuka. Fahri menduga wacana tiga periode bukan berasal dari Presiden Joko Widodo.
"Dugaan saya (kalau kita tidak naif), ini kemudian menjadi berita di sosial media yang sudah sering terjadi, dan kita over acting dengan berita-berita itu. Atau yang kedua memang ada kelompok yang menghembuskan isu ini, untuk kepentingan kelompoknya tentu," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika.co.id, Rabu (17/3).
Fahri menilai perlu ditelusuri siapa dalang wacana Presiden 3 periode. Dengan mengetahui dalangnya baru dipahami untuk apa mereka merancang wacana semacam itu.
"Itulah yang saya kira harus kita lacak sekarang ini. Sebab kalau dari presiden sendiri tidak mungkin," ujar Fahri.
Keyakinan Fahri karena pernah dua kali bertanya kepada Presiden Jokowi soal wacana Presiden 3 periode. "Dan jawabannya bulat, beliau (Jokowi) katakan tidak ingin dikenang sebagai orang yang menginginkan jabatan kembali. Apalagi itu memerlukan perubahan konstitusi," lanjut Fahri.
Fahri menyayangkan isu wacana Presiden 3 periode cenderung dibesar-besarkan. Padahal menurutnya isu ini sebenarnya sudah selesai sampai ditingkat presiden, karena bukan isu yang bersumber dari presiden.
Baca juga : Istana Merasa Dirugikan dengan Pernyataan Amien Rais
"Karena itu, dia (Presiden Jokowi) meminta para elite negeri ini jangan sibuk atas sesuatu yang sebenarnya bukan bersumber dari sumber yang sebenarnya," ucap mantan pentolan PKS itu.
Sebelumnya, mantan Ketua MPR Amien Rais mengungkapkan kecurigaan terkait adanya rencana membuat Joko Widodo menjadi presiden selama tiga periode. Hal ini terlihat dari adanya manuver politik untuk mengamankan DPR, DPD, MPR, dan lembaga negara lainnya.
Ia mengatakan, pengamanan sejumlah lembaga negara membuat langkah pertama untuk membuat Jokowi menjabat selama tiga periode dapat diwujudkan, yakni lewat sidang istimewa MPR. Lewat sidang tersebut, ia mengatakan, bisa ada persetujuan amendemen satu atau dua pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Ikuti Whatsapp Channel Republika