REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran Rp 2,5 triliun. Tambahan ini diajukan dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lewat perluasan padat karya tunai.

"Dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, saat ini dilakukan pembahasan dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan perihal rencana tambahan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun," ujar Menteri Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (17/3).

Dalam paparannya, Menteri PUPR menyampaikan usulan penambahan anggaran itu akan digunakan untuk perbaikan tanggul, normalisasi dan pemeliharaan sungai Rp 600 miliar. Kemudian untuk revitalisasi drainase, perbaikan lereng dan jembatan, bronjong, dan perkerasan bahu Rp 800 miliar. Lalu bagi kegiatan Pamsimas atau SPAM Perdesaan dan Sanitasi Perdesaan sebesar Rp 500 miliar, dan pembangunan rumah khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp 600 miliar.

Kementerian PUPR pada tahun ini melakukan penghematan atau refocusing terhadap anggaran di mana terjadi perubahan pagu dari Rp 149,81 triliun menjadi Rp 134,89 triliun. Kendati demikian untuk anggaran program Padat Karya tunai, alokasi anggaran program itu mengalami kenaikan dari Rp 12,18 triliun menjadi Rp 23,24 triliun.

Kementerian PUPR tidak mengurangi alokasi anggaran bagi program Padat Karya Tunai dalam langkah-langkah penghematan yang dilakukan oleh kementerian tersebut pada tahun ini.

Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) padat karya proyek infrastruktur bisa dilanjutkan hingga Mei 2021 untuk mendukung daya beli masyarakat pada Ramadhan dan Idul Fitri nanti.

Luhut ingin agar program ini bisa direalisasikan hingga April dan Mei 2021 sehingga ketika memasuki Ramadhan dan Idul Fitri, para pekerja dari program padat karya dapat memiliki uang untuk membeli kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan di hari Lebaran. Dengan begitu, daya beli masyarakat akan mulai menggeliat karena mereka memperoleh penghasilan bulanan dan tidak berharap dari bantuan sosial (bansos) seperti sebelumnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika