REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengkritisi tidak adanya frasa agama dalam peta jalan pendidikan nasional 2020-2035 yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Menurutnya hal tersebut tak sesuai dengan visi ketuhanan sebagaimana yang diwariskan para pendiri bangsa. 

"Jika benar peta jalan pendidikan  nasional tidak memasukkan peran  agama dalam visi pendidikan nasional. Maka kebijakan tersebut harus dikoreksi karena tidak sesuai visi ketuhanan," kata Syaikhu dalam pidato politiknya di acara penutupan rapat kerja nasional (rakernas) PKS 2021, di Jakarta, Kamis (18/3).

Syaikhu menuturkan, Indonesia sebagai bangsa yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan menempatkan agama pada tempat yang mulia. Menurutnya hal itu berbeda dengan negara sekuler.

"Indonesia bukan negara komunis yang mengabaikan peran agama yang membangun  bangsa dan negara. Jika ada kebijakan yang memarjinalkan atau bahkan menghilangkan dalam proses  pembangunan di negeri ini, maka itu adalah tindakan yang mengkhianati visi ketuhanan," tegasnya.

Syaikhu pun mengapresiasi fraksi PKS di DPR yang sudah menyuarakan hal tersebut. Ia menganggap visi ketuhanan adalah bukti nyata bahwa kepemimpinan bangsa harus dimulai dengan semangat menghormati, dan memuliakan ajaran dan nilai-nilai agama. 

"Kepemimpinan tidak hanya membangun fisik semata tapi juga berdimensi membangun jiwa-jiwa kita semuanya. Membangun dimensi transendental," tuturnya.

Sebelumnya Syaikhu memaparkan ada lima visi kepemimpinan nasional. Visi ketuhanan menjadi salah satu visi kepemimpinan nasional yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika