REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemerintah Turki dilaporkan telah meminta saluran media oposisi Mesir melunakan kritik terhadap pemerintah Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Pernyataan itu disampaikan di tengah pemulihan hubungan antara dua kekuatan regional.
Seorang pejabat senior Pemerintah Turki pada Kamis (18/3) mengatakan, dua saluran TV satelit Mesir yakni Mekameleen dan Al-Sharq diberitahu untuk mengurangi kritik terhadap Pemerintah Mesir. "Mereka hanya diminta melunakkan kritik politik mereka terhadap pemerintah Mesir dan berhenti menyerang Sisi secara pribadi," kata pejabat yang tidak bersedia identitasnya terungkap, dikutip laman Middle East Eye, Jumat.
Namun, pejabat itu mengatakan, tidak perlu panik mengenai permintaan Turki. Sementara tuduhan bahwa Turki akan menutup saluran itu tidak benar.
Sumber senior di Mekameleen TV mengatakan, Pemerintah Turki telah secara resmi meminta saluran tersebut menyesuaikan garis editorialnya sesuai dengan profesionalisme jurnalistik. Sumber yang meminta identitasnya tidak diungkap itu mengatakan, permintaan Turki datang sehubungan dengan upaya Turki dan Mesir untuk pemulihan hubungan dan upaya mengakhiri konflik diplomatik antara kedua negara.
Sumber itu juga mengonfirmasi, Turki tidak meminta saluran ditutup. Sementara itu, ketua saluran Al-Sharq, Ayman Nour, yang juga seorang politisi oposisi Mesir terkemuka, mengatakan, ada tingkat "berlebihan" dalam laporan tentang permintaan Turki tersebut.
"Penyesuaian Turki-Mesir pasti akan memiliki konsekuensi," katanya kepada Mekameleen dalam sebuah wawancara.
"Saya tidak berharap salah satu konsekuensi itu adalah menutup saluran. Saudara-saudara kita di Turki mungkin memiliki permintaan agar saluran tersebut mematuhi kode etik," ujarnya melanjutkan..
Langkah tersebut juga dilakukan di tengah kecaman internasional atas catatan hak asasi manusia Mesir di bawah pemerintahan Sisi.
Menanggapi pernyataan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang ditandatangani Jumat lalu, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukri menyalahkan "mesin media yang kuat" yang dijalankan oleh "organisasi teroris" dengan berusaha merendahkan Mesir di luar negeri. Itu pun diduga mengacu pada saluran oposisi yang berbasis di Turki.
Komentar tersebut dianggap oleh wartawan oposisi Gamal Sultan sebagai pengakuan resmi pertama bahwa media oposisi telah menang atas media pemerintah.
Ankara memang telah berselisih dengan Kairo sejak kudeta militer 2013 yang dipimpin oleh menteri pertahanan Sisi melawan pendahulunya yang terpilih secara demokratis, Mohamed Mursi.
Mursi adalah anggota terkemuka Ikhwanul Muslimin, gerakan politik terbesar Mesir yang kini dihancurkan oleh Sisi. Mursi didukung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang menolak untuk mengakui legitimasi Sisi setelah kudeta.
Kedua kekuatan regional juga telah berselisih tentang beberapa masalah termasuk perang di Libya. Keduanya mendukung pihak yang bersaing, dan perselisihan maritim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika