REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR, Irwan menyoroti soal kebijakan pemerintah yang tak melarang masyarakat mudik di tahun 2021 ini. Ia pun mempertanyakan langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 dalam pelaksanaan mudik lebaran 2021 mendatang.
"Pemerintah harus antisipasi lonjakan penumpang dan konsistensi pengawasan protokol kesehatan," kata Irwan kepada Republika.co.id, Jumat (19/3).
Politikus Partai Demokrat itu juga meminta pemerintah agar memperhatikan isu-isu strategis terkait keselamatan, keamanan dan kualitas pelayanan transportasi. Selain itu ia juga mengimbau agar pemerintah terus meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penyediaan fasilitas pengujian Covid-19 yang terjangkau dan akurat disetiap jaringan transportasi.
"Mendorong penggunaan GeNose Test Covid-19 di setiap simpul transportasi massal dan berkoordinasi dengan instansi yang terkait," ungkapnya.
Sebelumnya Menhub Budi Karya menegaskan kepastian diperbolehkannya mudik Idul Fitri 2021 masih perlu dikoordinasikan terlebih dahulu. Budi menuturkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak memiliki kewenangan memutuskan hal tersebut pada masa pandemi Covid-19.
"Saya tegaskan, boleh tidaknya mudik, bukan kewenangan Kemenhub, tapi kami berdiskusi dengan kementerian dan lembaga terkait karena Satgas Covid-19 juga akan memberikan arahan," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (16/3).
