REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengimbau agar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak melakukan impor beras dan garam. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan kementerian perdagangan tersebut.

"PDIP sangat menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang sepertinya juga mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementrian terkait," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Ahad (20/3).

Dia menilai, kebijakan tersebut artinya Menteri Lutfi juga telah mengabaikan para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan. Padahal, dia melanjutkan, basis kekuatan utama pemerintah adalah rakyat. "Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara," katanya.

Dia mengatakan, seharusnya koordinasi kemampuan produksi nasional Harus dikedepankan dan ditingkatkan serta bukan langkah pragmatis impor. PDIP meminta menteri perdagangan untuk secepatnya berkoordinasi dengan pihak terkait baik BULOG, asosiasi petani hingga para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah.

Dia melanjutkan, terkait pangan, sikap PDIP sangat jelas yakni agar jangan mengorbankan petani oleh kepentingan impor yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente. Dia mengatakan, menteri sebagai pembantu presiden seharusnya berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani.

"Sejak Maret tahun 2020 PDI Perjuangan telah mempelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan. Seluruh kepala daerah Partai bergerak," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika