'Kolaborasi Akar Rumput Diperlukan untuk Majukan Pendidikan'
Red: Fernan Rahadi
Pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM), Muhammad Nur Rizal, saat mengisi Workshop Penguatan Kapabilitas Kepala Sekolah SMK di Provinsi Papua dan Papua Barat 2021 melalui Penguatan Ekosistem SMK Melalui Gerakan Sekolah Menyenangkan dan Pengembangan Kemitraan Strategis dengan Dunia Kerja di Sorong, Papua Barat, Senin (21/3). | Foto: Republika/Fernan Rahadi
REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Dunia industri di masa depan dipandang tidak akan lagi terpusat pada penguasaan aset-aset besar (heavy assets), namun merupakan industri yang mengorkestrasi ekosistem. Oleh karena itu dibutuhkan birokrasi yang tidak rigid dalam artian mau bekerja sama untuk menciptakan nilai baru di tengah masyarakat.
"Demokrasi digital di masa depan harus diisi oleh birokrasi yang mau bekerja sama dengan civil society untuk memberikan layanan baru bagi rakyatnya tanpa kecuali," ujar Pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM), Muhammad Nur Rizal, dalam sambutannya pada Workshop Penguatan Kapabilitas Kepala Sekolah SMK di Provinsi Papua dan Papua Barat 2021 melalui Penguatan Ekosistem SMK Melalui Gerakan Sekolah Menyenangkan dan Pengembangan Kemitraan Strategis dengan Dunia Kerja di Sorong, Papua Barat, Senin (22/3).
Hal itu, kata Rizal, juga berlaku dalam birokrasi pendidikan di mana harus terdapat perubahan, tidak hanya pada aspek kurikulum namun juga pola pikir (mindset) para pelaku pendidikan. Menurut Rizal, kolaborasi dengan pihak swasta mutlak diperlukan supaya nantinya para lulusan sekolah bisa adaptif dengan dunia usaha.
"Di Indonesia saat ini keterlibatan swasta dalam dunia pendidikan baru sebesar 3 persen. Sementara di negara-negara maju sudah sekitar 9-10 persen. Artinya ada gap 6-7 persen," ujar Rizal menambahkan.
Selain itu, paradigma pendidikannya pun harus berubah dari sebatas penguasaan terhadap pengetahuan menjadi well-being. "Artinya lulusan yang dihasilkan nanti selain bagus pengetahuannya, bagus mentalnya, bagus emosinya, bagus fisiknya, juga bagus spiritualnya," ujar Rizal.
Apalagi, menurut Rizal, di masa depan nanti tiga kompetensi yang paling dibutuhkan tidak lagi mencakup aspek akademis. "Yang pertama adalah kemampuan memecahkan masalah (problem solver), kemampuan sosial yang meliputi komunikasi negosiasi dan kolaborasi, serta kemampuan mental yakni kemampuan mengelola diri, mengelola emosi, dan kemampuan mengetahui kompetensi dirinya," tuturnya.
Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto, sependapat dengan narasi Rizal. Menurut Wikan, yang diperlukan untuk memajukan pendidikan di suatu wilayah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini lebih krusial ketimbang sekadar membangun infrastruktur pendidikan di wilayah tersebut.
"Seperti lirik lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya bangunlah badannya. Kita harus membangun jiwanya terlebih dahulu baru badannya. Ibaratnya kita tidak akan sebatas memberi ikan saja namun juga mengajari bagaimana menangkap ikan. Karena jika kita sebatas memberi ketika ikannya habis maka yang diberi akan kebingungan. Lain jika yang bersangkutan diajari cara menangkap ikan," tutur mantan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada itu.
Saat ini, kata Wikan, arah pendidikan nasional sesuai kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim telah mengalami perubahan. "Misalnya, jika dulu SMK yang dikuatkan adalah hard competence, kini dibalik. Sekarang yang dibangun adalah soft competence-nya," katanya.
Namun, hal itu bukan berarti pemerintah melupakan pembangunan infrastruktur. "Kami memiliki anggaran Rp 1,6 triliun untuk membangun SMK di seluruh Indonesia. Namun itu akan jadi sekuel atau yang kedua. Yang utama kami akan mencoba mengubah pola pikir SDM-nya terlebih dahulu," kata Wikan.
Terkait keterlibatan swasta, Dirjen Vokasi melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelerasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, telah menghubungkan sebanyak 23 perusahaan dengan SMK-SMK yang ada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Beberapa di antaranya adalah PT Freeport, PT Medco, Astra International, Swiss-Bel Hotel, dan Bank Papua. "Ini tentunya akan bertambah lagi karena kami akan melakukan pendampingan terus selama 3-6 bulan," kata Wikan.
Workshop tersebut diikuti sebanyak 100 orang yang terdiri dari 45 kepala SMK dari Provinsi Papua dan 55 kepala SMK dari Provinsi Papua Barat. Diharapkan setelah menjalani, workshop yang akan berlangsung selama lima hari mulai hari ini, Senin (22/3) hingga Jumat (26/3) tersebut akan tercipta perubahan mindset para peserta dalam mengelola sekolahnya masing-masing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
