REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Perekonomian mengakui Indonesia memang belum memiliki sistem cadangan pangan khususnya untuk komoditas daging sapi. Pemerintah menilai ke depan perlu adanya pengembangan usaha ternak yang terklasterisasi dan terintegrasi dari proses pembiakan, penggemukan hingga pemotongan.
"Kita belum punya program cadangan pangan nasional khusus protein hewani. Makanya kita dorong agar ada klaster pangan peternakan karena komoditas ini juga bisa disimpan dalam waktu lama (beku)," kata Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan, Kemenko Perekonomian, Pujo Setio dalam webinar, Senin (22/3).
Ia mengatakan, dalam jangka pendek saat ini, upaya yang setidaknya bisa dilakukan yakni dengan mobilisasi sapi-sapi lokal yang terbesar di berbagai daerah. Hal itu untuk memastikan tersedianya daging di tengah importasi yang saat ini juga mengalami gangguan, terutama dari Australia.
Menurut Pujo, pemerintah masih optimistis sapi lokal akan terus berkembang dan bertambah produksinya. Itu seiring dengan keinginan pemerintah untuk dapat swasembada.
Saat ini terdapat sejumlah program yang mulai dikerjakan lewat Kementerian Pertanian. Seperti misalnya pengembangan usaha ternak terintegrasi, program 1.000 desa sapi, Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan), serta bank pakan.
Upaya-upaya yang dilakukan secara simultan itu diharapkan bisa membantu peningkatan produksi dari tahun ke tahun. "Untuk jangka panjang memang perlu ada seperti klaster produksi serta edukasi budaya masyarakat untuk konsumsi daging segar ke beku," kata dia.