REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang alih kelola yang bersamaan dengan momentum kebangsaan pada Agustus 2021, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Rokan

(PHR) terus memastikan kesiapannya dalam pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Rokan. Salah satu upaya dengan mewujudkan sinergi BUMN dalam pemanfaatan suplai listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk operasional produksi Migas di WK Rokan.

Berdasarkan data, dengan rata-rata produksi berada di kisaran 161 ribu barel per hari, saat ini WK Rokan membutuhkan pasokan listrik mencapai 400 Megawatt (MW) dan uap sebesar 335 ribu barel standar per hari (MBSPD).

Untuk menjamin suplai listrik dan uap dalam operasional WK Rokan, PLN dan PHR telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Uap (PJBTLU) pada 1 Februari 2021 lalu.

Dari kesepakatan tersebut, PLN akan menjalankan dua tahap untuk memastikan suplai listrik dalam operasional WK Rokan tersedia dengan aman. Tahap pertama, masa transisi dengan memanfaatkan pembangkit listrik eksisting yang akan berlangsung selama 3 tahun, mulai 9 Agustus 2021. Adapun tahap kedua, masa layanan permanen akan mengandalkan pembangkit dan jaringan PLN yang akan dimulai pada 2024.

“Sinergi BUMN Listrik Nasional akan menciptakan operasional yang lebih efisien, karena pasokan listrik dari PLN diyakini Pertamina lebih handal dengan pembangunan jaringan interkoneksi sistem dan gardu induk serta dapat dibackup dari pembangkit listrik lain, sehingga dapat meningkatkan kapasitas suplai listrik untuk kegiatan operasional WK Rokan,” ujar Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relation Pertamina, Agus Suprijanto di Jakarta (22/3).

Agus Suprijanto menambahkan, Pertamina sebagai holding akan mengawal kinerja PHR untuk memastikan proses alih kelola WK Rokan berjalan dengan baik dalam rangka menjaga produksi migas nasional yang sekitar 25 persen dikontribusikan dari produksi WK Rokan. Produksi tersebut diperoleh dari lima lapangan besar yaitu Duri, Minas, Bangko, Balam South, dan Petapahan yang tersebar di lima kabupaten di Provinsi Riau.

“Mengingat WK Rokan tersebut tergolong mature, Pertamina akan memanfaatkan teknologi terkini dan telah mempersiapkan program jangka panjang untuk menahan laju penurunan produksi minyak di WK Rokan,” ujarnya.

Agus menuturkan, beberapa upaya yang dilakukan untuk mempertahankan produksi WK Rokan, diantaranya mempersiapkan dan menyelesaikan proses perizinan, proses peralihan pekerja, memastikan alih kontrak barang dan jasa serta data transfer dari operator existing berjalan lancar.

“Pertamina terus membangun komunikasi dengan Pemerintah untuk memastikan investasi,kelancaran program pengeboran PHR di WK Rokan sepanjang 2021 tetap berjalan, yakni 84 sumur yang terdiri dari 44 sumur pengembangan dan 40 sumur tambahan lainnya,” ungkap Agus.

Selain Pengeboran sumur pengembangan, lanjut Agus, dalam jangka panjang disiapkan pula program lainnya berupa Infill Drilling, pengeboran sumur eksplorasi, workover/well intervention, optimasi program waterflood dan steamflood serta program lainnya untuk menambah cadangan.

“Sebagai BUMN yang mengemban amanah mengelola migas nasional, Pertamina mengharapkan dukungan Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan masa depan WK Rokan lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara,” tandas Agus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika