REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan program vaksinasi yang sedang dilakukan terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia akan mampu mendorong ekonomi nasional. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan program vaksinasi bertujuan untuk mencapai herd immunity sehingga aktivitas segera pulih dan ekonomi nasional mulai bangkit.
“Program vaksinasi adalah program nasional untuk membuat ekonomi lebih baik maka dukungan lapisan masyarakat penting,” ujarnya saat konferensi pers virtual, seperti dikutip Selasa (23/3).
Menurutnya pemerintah telah mengamankan anggaran sebesar Rp 58,18 triliun khusus vaksinasi sepanjang 2021 yang akan dilakukan terhadap 181,5 juta jiwa, dengan dua kali penyuntikan vaksin sehingga akan ada sekitar 360 juta dosis. Adapun anggaran ini dibiayai oleh pajak, yang ditargetkan mendapat penerimaan sebesar Rp 1.229,6 triliun dari total kebutuhan belanja negara Rp 2.750 triliun.
“Nanti 2022 perlu ada vaksinasi lagi, tapi secure Rp 58,18 triliun dana tadi dibiayai oleh pajak kita karena kalau APBN itu kan dari pajak 2021 totalnya Rp 1.200 triliun,” ungkapnya.
Kunta menjelaskan penerimaan pajak terus meningkat terutama untuk Maret dan April nanti karena merupakan masa-masa para wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak mereka. Adapun penerimaan pajak pada Januari 2021 telah sebesar Rp 68,5 triliun meliputi PPh migas Rp 2,3 triliun dan pajak nonmigas Rp 66,1 triliun.
“Pajak sudah meningkat, nanti Maret dan April SPT penyampaian laporan wajib pajak jadi diharapkan meningkat lagi penerimaan pajaknya,” ucapnya.
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hanya sebesar Rp 68,5 triliun pada Januari 2021. Adapun jumlahnya turun 15,3 persen dari Januari 2020 sebesar Rp 80,8 triliun.
Penurunan pajak utamanya berasal dari pajak penghasilan (PPh) migas yang turun 19,8 persen dari Rp2,9 triliun menjadi hanya Rp 2,3 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas.
Kemudian, pajak nonmigas juga turun 15,2 persen dari Rp 77,9 triliun menjadi Rp 66,1 triliun. Penerimaan pajak nonmigas ini terdiri dari PPh nonmigas sebesar Rp 39 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 26,3 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp 100 miliar, dan pajak lainnya Rp 600 miliar.
Ke depan dia berpesan agar wajib pajak segera melaporkan SPT pajaknya, sehingga dapat mendukung program vaksinasi agar mampu keluar dari situasi pandemi dan menumbuhkan ekonomi.
Sementara Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi pun turut mengimbau agar masyarakat bersedia divaksin karena akan mampu melindungi diri dan keluarga maupun orang sekitarnya.
“Melalui vaksinasi maka kekebalan kelompok menjadi meningkat, sehingga Indonesia dapat keluar dari situasi krisis pandemi dan ekonomi pulih kembali. Tentu dengan keyakinan ini dukungan WP merupakan salah satu yang diharapkan,” ucapnya.
Menurutnya penyediaan 420,6 juta dosis vaksin menjadi tantangan yang berat di tengah keterbatasan vaksin tingkat global. Namun, pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan program vaksinasi dalam satu tahun.
"Saat ini, sudah ada 5,7 juta orang yang sudah disuntik vaksin dosis pertama dan yang sudah dapat suntikan vaksin kedua mencapai 2,4 juta orang. Kita masuk dalam delapan besar negara yang berkomitmen untuk memberikan vaksin," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika