REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dibandingkan sebelum terjadi pandemi Covid-19, kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan terus mengupayakan ketahanan air di Indonesia.
"Kementerian PUPR mendapatkan amanah untuk memperkuat ketahanan air dan pangan serta memastikan bauran energi kita akan lebih baik ke depan," kata Staf Khusus Menteri PUPR sekaligus pendiri Indonesia Water Institute Firdaus Ali dalam Webinar Valuing Water, Senin (22/3).
Firdaus mengatakan, saat ini air merupakan kebutuhan dasar. Meskipun dua pertiga dari permukaan bumi ditutupi air, Firdaus mengatakan, hanya 0,001 persen yang merupakan air tawar dan dapat diakses.
"Jumlah populasi mendekati 7,7 miliar. Di Indonesia terdapat 220,2 juta penduduk tentunya ini merupakan tantangan yang tidak mudah," jelas Firdaus.
Dia memastikan, hingga saat ini pemerintah masih berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan dasar air bersih masyarakat. Firdaus menuturkan, baru 21,8 persen air perpipaan yang dapat dilayani.
"Jangan bandingkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina. Cakupan kita masih rendah di kawasan ini apalagi dibandingkan Vietnam," jelas Firdaus.
Untuk itu, Firdaus memastikan saat ini pemerintah membangun infrastruktur air secara masif. Dia menegaskan, infrastruktur air tidak lagi dibangun dengan single function namun secara multifungsi.
"Tidak hanya menyediakan air baku saja, air irigasi saja, kemudian budidaya perikanan tapi bagaimana mendapatkan energi baru dan terbarukan sehingga kita punya kontribusi signifikan untuk mencapai 23 persen energi baru terbarukan pada 2025," jelas Firdaus.