Pemkab Klaten Belum Putuskan Penyelenggaraan Sadranan
Red: Muhammad Fakhruddin
Pemkab Klaten Belum Putuskan Penyelenggaraan Sadranan (ilustrasi). | Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
REPUBLIKA.CO.ID,KLATEN -- Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah belum memutuskan penyelenggaraan tradisi sadranan yang biasanya dilakukan menjelang tibanya bulan Ramadhan menyusul masih tingginya kasus COVID-19 di daerah tersebut.
"Kalau melihat perkembangan COVID-19 belum berani melaksanakannya karena ada peningkatan di empat hari terakhir ini, ada klaster keluarga sehingga kasus terus meningkat tajam," kata Asisten I Setda Klaten Ronny Roekmito di Klaten, Kamis (25/3).
Ia mengatakan sebetulnya usai adanya imbauan dari pemerintah kepada masyarakat terkait upaya pengendalian COVID-19 ini sempat terjadi penurunan jumlah kasus COVID-19. Meski demikian, dikatakannya, hingga saat ini pergerakan kasus tersebut sifatnya masih fluktuatif.
"Kami tidak mau risiko. Apalagi sebagian besar kepala desa sudah memberikan (penjelasan) kalau bisa tidak ada (penyelenggaraan sadranan). Artinya tradisi sadranan ada tetapi kan biasanya pakai ritual besar, itu yang jangan. Kalau kecil-kecilan tetap ritual 'monggo' (silahkan) tetapi jangan mengundang orang banyak," katanya.
Ia juga mengimbau agar tradisi makan bersama dalam acara kenduren sadranan tidak perlu diadakan. Menurut dia, terkait dengan kondisi tersebut Pemkab Klaten menyerahkan pengawasan kepada satuan tugas (satgas) desa melalui jogo tonggo.
"Karena ini kan PPKM (pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat) mikro, sehingga pengawasan oleh satgas desa," katanya. Bukan hanya sadranan, kata dia, tradisi padusan juga belum tentu diselenggarakan dengan alasan yang sama. Ia mengatakan saat ini wisata air masih diberlakukan pembatasan maksimum 25 persen pengunjung dan jam operasional hanya sampai pukul 15.00 WIB.
"Kalau ada yang melanggar yang diperingatkan pengelolanya. Kalau ada yang 'ngeyel' (membandel) ya terpaksa ditutup, tetapi mudah-mudahan cukup diperingatkan sekali mereka bisa paham," katanya.
Sementara itu, dikatakannya, terkait dengan keputusan final tradisi masyarakat jelang Ramadhan tersebut pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
"Kalau nanti petunjuk teknis tidak ada nanti bu bupati akan mengambil keputusan, kita tunggu saja. Mudah-mudahan minggu ini ada petunjuk teknis dari provinsi," demikian Ronny Roekminto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
