REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, program Kartu Prakerja telah meningkatkan inklusi keuangan nasional.

Pasalnya, sebesar 25 persen dari total peserta sebanyak 55,6 juta orang, sebelumnya tidak memiliki rekening perbankan atau di lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya kartu Prakerja maka masyarakat penerima harus membuka rekening di bank.

“Program ini mengakselerasi inklusi keuangan. Sebanyak 25 persen penerima manfaat belum pernah punya rekening atau pjuga belum punya e-wallet (dompet digital),” ujar Airlangga di Jakarta, Jumat (26/3).

Menurut Airlangga, program Kartu Prakerja juga memicu kebiasaan belajar baru yang sangat dibutuhkan pada era 4.0, yaitu secara daring dan mandiri. "Dengan kata lain, Program Kartu Prakerja mendorong perluasan literasi digital masyarakat," kata Menko Perekonomian itu.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyebut, Kartu Prakerja menjadi bantuan pemerintah pertama yang menggunakan sistem digital. Menurut dia, semua peserta program itu harus memiliki rekening bank atau e-wallet.

“Program Kartu Prakerja ini telah mewajibkan untuk memiliki dompet digital atau rekening bank. Sudah tidak ada lagi bantuan tunai secara langsung melalui dinas setempat. Hal ini tidak hanya mempercepat, tetapi tepat sasaran. Ini sangat bagus,” ujar Trubus.

Trubus juga menilai, program Kartu Prakerja tidak diperuntukkan hanya memenuhi pangsa pasar kerja, namun mencetak banyak wirausaha yang berkompeten. "Program Kartu Prakerja tidak hanya bermanfaat untuk menyiapkan kompetensi untuk pasar kerja pasca pandemi. Adanya insentif tambahan bagi alumni program, ini mendorong lebih banyak wirausahawan berkompeten,” kata Trubus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika