Jumat 26 Mar 2021 16:40 WIB

Pengamat: Kubu Moeldoko Ingin Takut-takuti Demokrat dan PDIP

Demokrat versi KLB menyinggung kasus korupsi Hambalang dalam konferensi pers kemarin.

Rep: Mabruroh/ Red: Yudha Manggala P Putra
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Max Sopacua (kanan) menyampaikan keterangan pers di kawasan Wisma Atlet Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021). Dalam konferensi pers tersebut dibahas tentang situasi terkini Partai Demokrat versi KLB.
Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Max Sopacua (kanan) menyampaikan keterangan pers di kawasan Wisma Atlet Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021). Dalam konferensi pers tersebut dibahas tentang situasi terkini Partai Demokrat versi KLB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin menilai pernyataan Demokrat kubu Moeldoko yang kembali menyinggung kasus Hambalang sekadar untuk menakut-nakuti. Tidak hanya terhadap Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tetapi juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Hanya untuk nakut-nakuti kubu AHY dan PDIP. Hampir sama dengan pencabutan laporan Marzuki Ali Cs ke Pengadilan. Cuma nakut-nakuti, karena kalau soal korupsi, kubu Moeldoko juga banyak yang bermasalah," kata Ujang dalam keterangan tertulis, Jumat (26/3).

Baca Juga

Ujang menduga salah satu alasan menyasar PDIP karena ada kader PDIP yang diduga menerima uang korupsi Hambalang, tetapi masih bebas berkeliaran.

"Mungkin kubu Moeldoko marah kepada PDIP yang menterinya dalam hal ini Yasona belum mengesahkan Demokrat hasil KLB Deli Serdang," kata Ujang.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrat versi KLB, Max Sopacua mengungkap alasan kubunya menggelar jumpa pers di lokasi proyek Wisma Atlet Hambalang, yaitu untuk mengingat kembali masa lalu. "Mengapa Demokrat KLB ini di Hambalang. Tempat inilah, proyek inilah yang menjadi salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi," ujar Max saat jumpa pers.

Menurutnya, sejak diusutnya kasus korupsi megaproyek senilai Rp 2,5 triliun itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), elektabilitas Partai Demokrat terus turun karena menyeret para petinggi PD. "Hambalang bagian dari sejarah yang menentukan yang menyebabkan Demokrat turun mulai 20,4 persen menjadi 10,2 persen dan 7,3 persen. Itu berturut-turut. Saya adalah pelaku sejarah," katanya.

Ia menuding, masih ada beberapa oknum kader Partai Demokrat yang turut menikmati hasil korupsi Wisma Atlet, tapi hingga kini belum diproses hukum. "Sebagian besar kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat yang harus dimasukkan karena kesalahannya, tetapi ada yang tidak tersentuh hukum yang juga menikmati hasil dari pembangunan ini, sampai hari ini belum. Mudah-mudahan segera ya," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement