Pemkab Banyumas Luncurkan Sekolah Siaga Kependudukan
Rep: Eko Widiyatno/ Red: Muhammad Fakhruddin
Pemkab Banyumas Luncurkan Sekolah Siaga Kependudukan (ilustrasi). | Foto: ANTARA/Siswowidodo
REPUBLIKA.CO.ID,PURWOKERTO -- Pemerintah Kabupaten Banyumas me,uncurkan Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMAN 2 Purwokerto, Jumat (26/3). Peluncuran ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono.
Peluncuran juga ditandai dengan penandatanganan naskah kerjasama antara kepala SMA Negeri 2 Purwokerto dan Kepala Dinas Penegndalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Banyumas.
Kepala DPPKBP3A Suyanto, tujuan peluncuran Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ini untuk mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran. ''Dengan demikian, para guru dan peserta didik dapat memahami isu-isu mengenai masalah kependudukan,'' katanya.
Di dalam sekolah tersebut ada pojok kependudukan, sebagai salah satu sumber belajar bagi para peserta didik dalam membentuk generasi keluarga berencana, serta dapat memahami isu kependudukan.
''Dengan demikian, akan membentuk generasi penerus yang berkualitas, serta memiliki pemahaman, pengetahuan dan wawasan tentang kependudukan, KB dan usia menikah yang baik. Termasuk juga masalah permukiman dan sanitasi,'' katanya.
Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiyono, berharap peluncurkan program Sekolah Siaga Kependudukan akan semakin menguatkan tekad dan komitmen, semua pihak dalam melaksanakan pembangunan. Khususnya di bidang kependudukan, keluarga berencana, serta pembangunan keluarga di Kabupaten Banyumas.
Menurutnya, upaya pengendalian jumlah penduduk saat ini menjadi persoalan penting yang harus dibicarakan. ''Jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka upaya mensejahterakan masyarakat akan lebih sulit dicapai,'' katanya.
Lebih dari itu, jumlah penduduk yang terlalu besar juga akan menimbulkan banyak permasalahan. Mulai dari masalah pemukiman, kesehatan, lapangan kerja, dan keamanan, serta berbagai masalah sosial lainnya.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jateng M Tohar mengatakan prinsip Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah dengan mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan ke dalam mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasan. ''Dengan demikian, SSK ini bukan merupakan mata pelajaran baru sehingga tidak akan menambah jam pelajaran dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar,'' jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
