Jumat 26 Mar 2021 19:50 WIB

Menteri Inggris: Langkah China Sangat Salah

China menjatuhkan sanksi ke sejumlah anggota parlemen Inggris.

Rep: Lintar Satria/ Red: Teguh Firmansyah
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Islam (AMI) melakukan aksi demontrasi di depan Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta, Indonesia pada Kamis 25 Maret 2021. Mereka mendesak Pemerintah Rakyat China melalui kedutaan besarnya di Indonesia untuk segera menghentikan segala bentuk pelanggaraan Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang dilakukan terhadap terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang, China.
Foto: Anadolu Agency
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Islam (AMI) melakukan aksi demontrasi di depan Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta, Indonesia pada Kamis 25 Maret 2021. Mereka mendesak Pemerintah Rakyat China melalui kedutaan besarnya di Indonesia untuk segera menghentikan segala bentuk pelanggaraan Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang dilakukan terhadap terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang, China.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Perumahan Inggris Robert Jenrick mengkritik sanksi China pada sembilan anggota parlemen atas apa yang disebut menyebarkan kebohongan dan informasi palsu mengenai Xinjiang. Para Anggota Parlemen yang disanksi adalah kelompok yang paling vokal mengkritik China.

"Saya pikir sangat salah bagi China untuk memberikan sanksi-sanksi ini pada anggota parlemen kami, mengenal para anggota parlemen ini, saya ragu mereka terintimidasi atau berhasil dibungkam dengan langkah ini," kata Jenrick di Times Radio, Jumat (26/3).

Baca Juga

BBC melaporkan sanksi terhadap anggota parlemen Inggris itu adalah sanksi balasan China ke pemerintah Inggris. Sebelumnya London menjatuhkan ke Beijing berdasarkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan China pada masyarakat minoritas Uighur di Xinjiang.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan anggota parlemen yang disanksi 'menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang menjijikan'. "Kebebasan berbicara melawan pelanggaran hak asasi adalah fundamental dan saya bersama mereka," cicit Boris di Twitter.