REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenarkan adanya nota kesepemahaman (MoU) tentang impor beras antara pemerintah Indonesia dengan Thailand dan Vietnam. Namun, Presiden menekankan bahwa MoU tersebut disiapkan pemerintah untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi Covid-19 yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan beras di dalam negeri.
"Saya tegaskan memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam. Itu hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jumat (26/3).
Presiden juga memastikan bahwa beras petani tetap akan diserap oleh Perum Bulog. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun diperintah Presiden untuk menyiapkan anggaran penyerapan beras petani tersebut. Selain itu, impor beras juga dipastikan tidak terjadi sampai Juni 2021 mendatang.
"Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya segera memerintahkan Menkeu agar membantu terkait anggarannya. Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan," ujar Presiden Jokowi.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Dari jumlah itu, sebanyak 500 ribu ton dialokasikan untuk cadangan beras pemerintah (CBP), sementara 500 ribu ton sisanya dikhususkan untuk beras komersial Bulog.
Kemenko Perekonomian mengungkapkan pemerintah ingin antisipasi persediaan beras karena menipisnya stok di Bulog dan adanya daerah defisit beras. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kemenko Perekonomian, Musdalifah, mengatakan, pemerintah ingin proses pemulihan ekonomi mulai berjalan pada 2021.
Demi mendukung itu, ketersediaan pangan tidak boleh menimbulkan masalah karena akan memicu gejolak politik dan sosial di dalam negeri, dan menghambat upaya pemulihan ekonomi.
Ia menjelaskan, sesuai data BPS, produksi beras diperkirakan akan mengalami surplus. Namun, itu merupakan prediksi surplus khusus musim panen raya pertama yang jatuh pada Maret-April 2021.
Keran impor beras yang dibuka pemerintah ditujukan bukan untuk musim panen, melainkan untuk menjaga akhir 2021 sehingga mengamankan awal 2022.
Namun, Mendag Lutfi memastikan, angka 1 juta ton impor beras merupakan angka taksiran. Realisasinya bisa kurang atau lebih atau tidak sama sekali direalisasikan. Pasalnya, pemerintah tetap memprioritaskan produksi dalam negeri yang dihasilkan petani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika