REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga Juni 2021 mendatang. Anggota Komisi IV DPR, Charles Meikyansyah, menyambut baik pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
"Saya sepakat dan setuju dengan pernyataan Presiden. Karena kita ketahui, adanya statement impor beras, membuat efek psikologis bagi jatuhnya harga gabah petani, yang sedang melakukan panen di bulan Maret-April-Mei ini," kata Charles kepada Republika, Jumat (26/3).
Charles menambahkan, kebutuhan pangan khususnya beras yang dibutuhkan sampai Mei 2021 mencapai 12 juta ton lebih. Sedangkan stok beras yang ada saat ini, termasuk panen sampai Mei 2021 jika dikurangi gagal panen akibat cuaca-banjir dan lain-lain masih terdapat 31 juta ton.
"Jumlah yang sangat aman," ujar anggota Fraksi Partai NasDem itu.
Sebelumnya Presiden Jokowi memastikan hingga Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke Indonesia. Adapun MoU terkait impor beras dengan Vietnam dan Thailand menurut Jokowi hal itu dilakukan hanya untuk berjaga-jaga.
"Itu hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi berasnya belum masuk," ungkap Jokowi, Jumat (26/3) malam.
Diberitakan sebelumnya bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana akan mengimpor beras. Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menegaskan, rencana impor beras hanya untuk menstabilkan harga beras. Pemerintah tidak ingin harga beras melonjak saat pandemi dan di saat yang sama tidak akan menurunkan harga gabah kering petani.
Menurut Lutfi, pemerintah tetap menjamin harga beras dan gabah kering petani tetap stabil meskipun Indonesia tengah dilanda pandemi. Ia menilai, kritik terkait rencana impor beras satu juta ton yang dianggap akan menurunkan harga beras petani tidak tepat.
"Tidak ada niat pemerintah untuk menurunkan harga petani terutama saat sedang panen raya. Sebagai contoh, harga gabah kering petani itu tidak diturunkan," tutur Lutfi dalam keterangan yang diterima Republika Kamis (18/3) lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika