REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Vaksinasi Covid-19 tokoh agama menjadi prioritas pemerintah, termasuk para kiai pengasuh pondok pesantren. Untuk itu, Kementerian Agama (Kemenag) di seluruh provinsi selalu berkoordinasi dengan dinas kesehatan agar tokoh agama bisa segera mendapat vaksinasi.
"Vaksinasi tokoh agama, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren adalah prioritas pemerintah. Kemenag di seluruh provinsi terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat agar tokoh agama bisa segera mendapat vaksinasi," tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nizar Ali, di sela menghadiri Milad ke-71 MAN 1 Yogyakarta, Sabtu (27/3) lewat keterangan pers kepada Republika.
Nizar Ali mengatakan, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag DI Yogyakarta, misalnya, juga telah mengajukan daftar nama pengasuh pesantren untuk masuk dalam daftar prioritas vaksinasi Covid-19. "Termasuk di DI Yogyakarta, Kanwil sudah menyetorkan 120 nama pengasuh pesantren untuk segera dijadwalkan vaksinasi. Kita akan terus kawal dan fasilitasi, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan," kata Nizar, yang juga Ketua PWNU DI Yogyakarta.
Menurut dia, vaksinasi tokoh agama di DI Yogyakarta segera dilaksanakan. Teknis penjadwalan sedang diproses oleh Dinas Kesehatan setempat."Kanwil Kemenag DIY dan Dinas Kesehatan DIY sudah menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan vaksinasi bagi tokoh agama pada 25 Maret lalu. Insya Allah, dalam waktu dekat ini vaksinasi tokoh agama di DIY bisa segera dilaksanakan," lanjut dia.
Nizar menambahkan, vaksinasi tokoh agama penting mengingat posisi mereka sebagai pembina kehidupan keagamaan masyarakat. Apalagi para pengasuh pesantren yang aktivitas kemasyarakatannya tidak terbatas di lingkup lembaga pendidikan semata.
"Tokoh agama adalah figur penting di masyarakat Indonesia yang religius. Kehadiran mereka selalu dibutuhkan umat sehingga perlu segera divaksinasi. Vaksinasi untuk tokoh agama juga akan mendorong kesadaran umat untuk ikut vaksinasi," jelas dia.
Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan bahwa sudah ada laporan dari sejumlah pesantren yang telah mendapat vaksin Covid-19. Tapi masih banyak pesantren yang belum mendapatkan vaksin Covid-19.
Ketua Satkor Covid-19 RMI PBNU, KH Ulun Nuha sebelumnya mengatakan, RMI pernah mendapatkan amanah untuk mengumpulkan data dari pesantren sekitar dua bulan yang lalu. Data tersebut diserahkan ke Kementerian Agama (Kemenag), selanjutnya Kemenag menyerahkan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Kemudian pada pelaksanaannya (vakisinasi Covid-19 di pesantren), sepertinya Kemenkes itu eksekusinya (vakinasinya) tergantung Dinas Kesehatan di provinsi dan kabupaten/ kota," kata Kiai Ulun kepada Republika.
Ia menerangkan, mungkin karena vaksinasi di pesantren tergantung Dinas Kesehatan masing-masing daerah, maka vakinasi di pesantren tidak serentak. Kiai Ulun menyampaikan, tidak tahu apa yang terjadi, tapi di lapangan memang ada pesantren yang sudah mendapatkan vaksin cukup cepat, meski tidak di prioritas utama. Pada proses vakinasinya, biasanya para kiai divaksin lebih dulu meski tidak banyak.
"Beliau-beliau (kiai di pesantren) ini ada di prioritas awal, biasanya dipakai untuk kampanye vaksin, tapi (masih) banyak pesantren lain yang belum dapat kabar sampai hari ini," ujarnya.
Kiai Ulun mencontohkan pondok pesantren Krapyak di Yogyakarta yang menjadi salah satu pesantren paling sepuh, paling besar dan dihormati. Namun sampai sekarang belum ada informasi, koordinasi dan undangan untuk vaksinasi Covid-19. Padahal pesantren Krapyak ini datanya sudah diserahkan.
Ia mengatakan, para pedagang di pasar dan seniman di Yogyakarta sudah divaksin, bahkan ditinjau presiden. Tapi ironisnya para kiai di pesantren belum tersentuh vakinasi.