​​​​​​​REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Inggris pada Jumat (26/3) mengatakan China harus memberikan akses PBB ke Xinjiang jika Beijing ingin "secara kredibel membantah klaim pelanggaran hak asasi manusia" di wilayah tempat Muslim Uighur berada.

Menteri Luar Negeri Dominic Raab memberikan tanggapan tentang sanksi China terhadap sembilan orang Inggris, yang datang setelah Inggris mengumumkan sanksi terhadap pejabat China bersama beberapa sekutunya pekan lalu.

"Inggris bergabung dengan komunitas internasional dalam memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah China memberikan sanksi kepada para pengkritiknya," kata Raab dalam sebuah pernyataan.

"Jika Beijing ingin secara kredibel membantah klaim pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, negara itu harus memberikan akses penuh kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk memverifikasi kebenaran," kata dia.

"Kami mengutuk upaya China untuk membungkam mereka yang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia, di dalam dan luar negeri, termasuk anggota parlemen Inggris dan rekan-rekannya," kata Raab dalam pernyataan terpisah di Twitter.

Perdana Menteri Boris Johnson juga mengomentari perkembangan tersebut.

"Anggota parlemen dan warga Inggris lainnya yang diberi sanksi oleh China hari ini melakukan peran penting untuk menyoroti pelanggaran HAM berat yang dilakukan terhadap Muslim Uyghur," kata Johnson di Twitter.

"Kebebasan untuk berbicara menentang pelecehan adalah fundamental dan saya berdiri teguh dengan mereka," tambah dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika