REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan impor beras masih belum jelas. Hal itu berpotensi kembali menimbulkan kegaduhan lantaran masih adanya kemungkinan impor beras pada tahun ini. 

"Saya apresiasi pernyataan tersebut walaupun terlambat. Namun, pernyataan itu tidak diiringi dengan kejelasan yang lebih rinci terkait kemungkinan untuk impor," kata Koordinator Nasional KRKP Said Abdullah kepada Republika.co.id, Ahad (28/3).

Jokowi pada Jumat (26/3) mengatakan, pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga Juni 2021. Hingga saat ini, tidak ada beras impor yang masuk dan akan mengoptimalisasikan penyerapan gabah petani pada musim panen raya yang sedang berlangsung. 

Said mengatakan, para petani tentu akan berasumsi bahwa impor masih bisa dilakukan pada Juli 2021 hingga akhir tahun. Menurut Said, seharusnya presiden menjelaskan faktor-faktor yang jelas jikalau memang pada akhirnya Indonesia harus mengimpor beras. 

Setidaknya ada beberapa indikasi secara umum yang membuat impor beras wajar dilakukan. Yakni, produksi dalam negeri tidak cukup, cadangan beras di Bulog minim, serta gejolak harga dalam negeri. 

"Menurut saya ini nanggung. Presiden minta jangan ada perdebatan, tapi ini bisa menimbulkan polemik baru," kata dia. 

Lebih lanjut, ia mengatakan, tidak adanya kejelasan soal impor beras justru bisa membuat publik menilai bahwa pemerintah tetap akan melakukan impor meskipun indikasi yang membuat kebijakan impor harus ditempuh belum terpenuhi. 

Padahal, kata Said, petani menginginkan agar ada kepastian yang jelas dari pemerintah agar kegiatan produksi padi tetap berjalan lancar dan mengurangi keresahan. Sebab, dikhawatirkan kebijakan impor akan melemahkan daya tawar beras dalam negeri lantara kalah saing dari sisi harga. 

Kendatidemikian, ia menilai pernyataan presiden yang memastikan tidak ada impor beras pada saat panen raya kali ini cukup membantu para petani untuk dapat lebih tenang melaksanakan panen raya. Menurutnya, dampak positif terhadap psikologis pasar juga bisa dirasakan sehingga mengurangi aksi-aksi spekulasi yang bisa merugikan petani itu sendiri. 

Presiden Joko Widodo pada akhir pekan ini memastikan pemerintah tak melakukan impor beras hingga Juni 2021. Menurutnya, hampir tiga tahun terakhir Indonesia tidak lagi mengimpor beras.

“Saya pastikan bahwa sampai Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia,” ujar presiden. 

Karena itu, Jokowi meminta agar polemik terkait impor beras ini segera dihentikan. Sebab, polemik ini justru dapat membuat harga jual gabah di tingkat petani menjadi anjlok.

Presiden pun memastikan Bulog akan menyerap beras dari para petani. Ia juga akan meminta Menteri Keuangan agar membantu terkait penganggarannya.

“Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan,” kata dia.

Jokowi juga menyampaikan, Indonesia memang melakukan kerja sama dengan Thailand dan Vietnam terkait pengadaan beras. Namun, kerja sama tersebut hanya dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di situasi pandemi saat ini.

“Saya tegaskan memang ada MoU (Memorandum of Understanding) dengan Thailand dan Vietnam, itu hanya untuk berjaga-jaga. Mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian,” kata Jokowi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika