REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Seorang pejabat China mengatakan, jaringan ritel H&M harus melihat masalah Xinjiang dengan serius. Hal ini diungkapkan ketika perusahaan ritel asal Swedia itu menghadapi boikot atas komentarnya terkait penggunaan kerja paksa di Xinjiang.

Juru bicara pemerintah Xinjiang, Xu Guixiang mengatakan, perusahaan tidak boleh mempolitisasi perilaku ekonominya. Xu juga mengatakan H&M tidak akan dapat mengantongi pendapatan lagi di pasar China karena pernyataan terkait Xinjiang.

Sebelumnya sejumlah merek ritel asing mendapat kecaman publik China karena menyinggung Xinjiang, Kamis (25/3). Ini terjadi setelah merek fashion H&M juga mengeluarkan pernyataan sikap sangat prihatin tentang laporan kerja paksa di wilayah Xinjiang.

Perusahaan fahion H&M mengatakan dalam sebuah pernyataan mereka sangat prihatin dengan laporan dari organisasi masyarakat sipil dan media terkait tuduhan kerja paksa. Mereka mengklaim tidak mengambil produk dari Xinjiang.

"Menyebarkan rumor untuk memboikot kapas Xinjiang, sementara masih ingin menghasilkan uang di China? Mimpi!" bunyi kecaman Liga Pemuda Komunis, sayap pemuda dari partai yang berkuasa di Cina, yang diposting di media sosial Weibo.

Baca juga : BREAKING NEWS: Pertamina's Balongan Refinery Exploded

Aktor Huang Xuan mengatakan di akun Weibo miliknya bahwa dia telah mengakhiri kontrak sebagai duta H&M. Xuan juga menentang "fitnah dan rumor yang beredar."

Pengguna internet juga menargetkan Better Cotton Initiative (BCI), sebuah grup global yang mempromosikan produksi kapas yang berkelanjutan yang pada Oktober mengatakan mereka menangguhkan persetujuannya atas kapas yang bersumber dari Xinjiang untuk musim 2020-2021. Mereka memiliki alasan kekhawatiran atas hak asasi manusia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika