REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengusulkan TNI-Polri dan ASN mendapatkan penambahan tunjangan beras dari Kementerian Keuangan. Tunjangan selanjutnya untuk dibelikan beras dari Bulog sebagai bentuk penyaluran stok beras.
"Kami akan minta dukungan pada Menteri Keuangan, kami bukan minta uang untuk menyerap, persoalannya adalah hilirnya. Saya akan menyampaikan pada Menteri Keuangan yang diperlukan adalah pasarnya dari beras Bulog ini yang nantinya jadi sasaran saya adalah TNI-Polri dan ASN," kata Budi Waseso dalam konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Senin (29/3).
Budi Waseso yang akrab disapa Buwas mengatakan bahwa Mekeu belum lama ini mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang menaikkan tunjangan beras untuk TNI-Polri dan ASN. Tunjangan yang tadinya di angka Rp 7.400 menjadi Rp 10.769 per kilogram.
Buwas berharap Menkeu memberikan tambahan tunjangan beras untuk TNI-Polri dan ASN sebesar Rp 2.000 per kg. Buwas menyebut rata-rata pengeluaran TNI-Polri dan ASN untuk membeli beras ialah Rp 12.000 per kg atau beras dengan kualitas premium. Oleh karena itu apabila tunjangan beras untuk TNI-Polri dan ASN menjadi Rp 12.000 per kg, Bulog bisa menyediakan beras dengan harga dan kualitas yang sesuai dengan keinginan para pegawai negara tersebut.
Hal itu dimaksudkan agar Bulog dapat menyalurkan stok beras yang diserap dari para petani di seluruh Indonesia. Buwas mengungkapkan permasalahan yang ada pada Bulog saat ini adalah tidak memiliki pangsa pasar untuk menyalurkan beras yang diserap dari para petani.
Apabila stok beras yang diserap dari petani dibiarkan terlalu lama di gudang, maka beras berpotensi untuk mengalami turun mutu yang bisa menyebabkan kerugian negara. Selain itu, Bulog sebagai BUMN juga terbebani dalam hal keuangannya karena harus membayar bunga dari pinjaman bank yang digunakan untuk menyerap beras dari para petani, sedangkan tidak ada pemasukan untuk melanjutkan perusahaan yang menjadi aset negara tersebut.
Bulog selama dua tahun ini telah kehilangan pangsa pasar sebanyak 2,6 juta ton beras yang biasanya digunakan untuk program beras keluarga sejahtera (rastra) semenjak program tersebut dihapuskan oleh pemerintah. Program rastra digantikan oleh program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di mana masyarakat mendapatkan bantuan sosial secara nontunai dan dapat membeli kebutuhannya sendiri di warung terdekat.
Buwas memperkirakan jika setiap anggota TNI-Polri dan ASN memerlukan beras 10 kg per bulan untuk konsumsi, maka stok beras Bulog bisa tersalurkan sekitar 1,4 juta ton dalam setahun. Menurut Buwas, rata-rata konsumsi setiap keluarga dari anggota TNI-Polri dan ASN di atas 10 kg per bulan, namun Bulog memastikan akan bisa memenuhi berapapun kebutuhan yang diperlukan.
Bulog memiliki tugas menyerap gabah dan beras dari para petani di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya untuk menjaga harga gabah dan beras di tingkat petani agar tidak jatuh. Penyerapan tersebut dilakukan sepanjang tahun berjalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika