AHY ke Moeldoko: Bohong Lagi dan Bohong Lagi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengira, setelah tiga minggu tak bersuara, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko akan mengeluarkan pernyataan bernas. Namun, Moeldoko disebutnya kembali mengeluarkan pernyataan bohong.

Baca Juga

"Ternyata cuma pernyataan bohong lagi dan bohong lagi, bahkan seolah menghasut dengan pernyataan yang soal pertentangan ideologi," ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (29/3).

Ia pun mengingatkan Moeldoko dan pihak yang mendukungnya untuk tidak terjebak pada kesalahan yang telah dilakukan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Sehingga, mereka kembali terjebak pada kebohongan awal yang sudah dilontarkan.

"Jangan sampai karena merasa terpojok oleh perbuatannya sendiri dan juga terperangkap atas kebohongan awal bahwa dia tidak terlibat dalam pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah," ujar AHY.

"Kemudian ke depan, KSP moeldoko dengan pengikut-pengikutnya memproduksi kebohongan-kebohongan baru. Menjadi mesin yang memproduksi fitnah, hoaks, dan adu domba," lanjutnya.

Namun, jika Moeldoko menyangkal kebohongannya, kata AHY, ia harus mengakui dirinya telah dibohongi oleh makelar politik. Pihak-pihak yang mendorongnya untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB.

"Pertanyaannya, beranikah KSP Moeldoko mengakui hal ini? Mengakui pernah atau tertipu dengan makelar politik ini," ujar AHY.

Partai Demokrat dan AHY mengaku akan memaafkan Moeldoko jika ia mengakui perbuatannya. Namun hingga saat ini, kubu KLB Deli Serdang dinilainya hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan bohong.

"Justru terus sibuk melontarkan kebohongan demi kebohongan baru, untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang sesungguhnya, yaitu: pembegalan dan perampokan terhadap kedaulatan Partai Demokrat," ujar AHY.

Di samping itu, ia menegaskan, Partai Demokrat menganut ideologi Pancasila dan asas nasionalis-religius. Sehingga, pernyataan yang dilontarkan Moeldoko dinilainya hanya sebagai upaya untuk mendiskreditkan partai berlambang bintang mercy itu.

"Kami tegaskan, ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat juga menjunjung tinggi kebinekaan atau pluralisme, ini sudah final, harga mati, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi," ujar AHY.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko akhirnya buka suara usai dirinya ditunjuk sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia mengatakan, ada kekisruhan yang berujung pada bergesernya arah demokrasi di dalam partai berlambang bintang mercy itu.

"Saya ini orang didaulat untuk memimpin Demokrat dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat," ujar Moeldoko dalam keterangan video yang diunggah di akun Instagram-nya, Ahad (28/3).

Ia melihat, terdapat situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan tersebut disebutnya terstruktur dan menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.

"Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan hanya sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara," ujar Moeldoko.

Karena hal tersebutlah, ia mengamini penunjukan dirinya sebagai ketua umum Partai Demokrat hasil dari KLB Deli Serdang. Setelah ia menanyakan tiga pertanyaan, yaitu apakah KLB ini sesuai dengan AD/ART, keseriusan kader Demokrat memintanya untuk memimpin partai, dan kesediaan kader untuk bekerja keras dengan integritas merah putih di atas kepentingan pribadi dan golongan.

"Dan semua pertanyaan itu dijawab oleh peserta KLB dengan gemuruh, maka baru saya membuat keputusan," ujar Moeldoko.

Menutup keterangan videonya, keputusan untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB ditegaskannya merupakan otoritas pribadinya. Ia meminta semua pihak tak mengaitkan keputusannya dengan Presiden Joko Widodo.

"Saya terbiasa mengambil risiko seperti ini, apalagi demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa presiden dalam persoalan ini," ujar Moeldoko.