REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, pemerintah akan membangun pelabuhan Ambon New Port di Kota Ambon, Maluku untuk mendukung pengembangan lumbung ikan nasional di kawasan Indonesia Timur.
Ambon New Port ini nantinya akan terintegrasi dengan kawasan industri ikan sehingga potensi sektor perikanan yang sangat besar di kawasan Indonesia Timur dapat dimanfaatkan dengan maksimal.
"Kita melihat bahwa untuk menjadikan satu sentra lumbung ikan nasional tidak cukup pelabuhan-pelabuhan yang ada dikembangkan atau digunakan, tetapi kita membutuhkan satu pelabuhan di mana pelabuhan itu (berada) bersama dengan kawasan industri," ujar Menhub usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.
Menurut Budi, pemerintah akan mulai melakukan pembebasan lahan seluas 200 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan Ambon New Port. Pembangunan ini nantinya akan dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan diperkirakan akan memakan waktu selama kurang lebih dua tahun.
"Pemerintah akan mulai membebaskan tanah 200 hektare dan mempersiapkan infrastruktur dasar. Setelah itu pemerintah akan melakukan lelang KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) yang investasinya kurang lebih Rp 5 triliun, tahap awal untuk Rp 1,3 triliun," ucapnya.
Menhub menjelaskan, kawasan terintegrasi tersebut ke depannya akan dapat dikembangkan hingga mencapai 900 hektare di mana pihak swasta akan melakukan pembebasan lahan untuk 700 hektare lainnya melalui skema KPBU.
Sembari menunggu selesainya pembangunan Ambon New Port, pemerintah juga akan memfungsikan dan mengoptimalkan dua pelabuhan yang ada di Kota Ambon, yakni Pelabuhan Yos Sudarso dan Perikanan Nusantara sebagai bagian restrukturisasi cara-cara perhitungan penangkapan ikan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meninjau pelabuhan di Kota Ambon dan berdialog dengan para pelaku usaha penangkapan ikan. Jokowi menilai, pembangunan Ambon New Port sangat diperlukan untuk memajukan sektor perikanan di kawasan Maluku dan sekitarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika