REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan melakukan pembangunan sentra lumbung ikan nasional dengan skema solicited atau atas inisiasi pemerintah. Nilai investasi diperkirakan mencapai 5 triliun rupiah.
"Arahan presiden kita akan melakukan pembangunan solicited, artinya pemerintah akan mulai membebaskan tanah 200 hektar dan mempersiapkan infrastruktur dasar," ujar Menhub dalam konferensi pers seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Jakarta, Senin (30/3).
Menhub mengatakan sebagaimana diketahui Indonesia bagian timur kaya dengan ikan. Dalam laporan menteri KKP, kata dia, banyak sekali hal yang bisa diefektifkan agar fungsi-fungsi penangkapan ikan itu bisa secara masif.
"Dari situ kita melihat bahwa untuk menjadikan satu sentra lumbung ikan nasional, tidak cukup pelabuhan-pelabuhan yang ada yang dikembangkan atau digunakan, tetapi kita membutuhkan satu pelabuhan di mana pelabuhan itu bersama dengan kawasan industri," ujarnya.
Oleh karena itu pemerintah memutuskan melakukan pembangunan dengan skema solicited tersebut. Pemerintah kemudian akan melakukan lelang kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang nilai investasinya kurang lebih Rp5 triliun.
Untuk tahap awal sendiri investasi yang dilakukan untuk pembangunan Ambon New Port ditaksir mencapai Rp 1,3 triliun. Kemudian untuk tahap selanjutnya pemerintah akan menyerahkan kepada swasta untuk membebaskan 700 ha, sehingga total luas Ambon New Port 900 ha.
Untuk masa pembangunan Ambon New Port diperkirakan selama 2 tahun. "Kita ingin me-restructure cara-cara penghitungan penangkapan ikan. Sehingga untuk 2 tahun ini kita bisa memfungsikan 2 pelabuhan yang ada di Ambon," terangnya.
Untuk dua pelabuhan di Ambon yakni Pelabuhan Yos Sudarso dan Pelabuhan Perikanan Nusantara akan direstrukturisasi karena fungsinya yang belum optimal.
"Oleh karenanya Presiden memerintahkan kepada kami untuk mempersiapkan dan kami bekerjasama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan melalui SMI memberikan satu konsultasi kepada kami," tutur Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika