Pelebaran Jalan Gito Gati Sleman Diharap Tepat Waktu
Rep: Wahyu Suryana/ Red: Yusuf Assidiq
Pekerja mengoperasikan alat berat pada proyek pelebaran jalan. | Foto: Antara/Ampelsa
REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Bupati Sleman dan Kepala Bidang Bina Marga Pemda DIY meninjau proyek pelebaran dan peningkatan ruas Jalan Gito Gati. Rombongan turut berkesempatan berinteraksi dengan pengendara yang kebetulan sedang melintasi jalan tersebut.
Peninjauan untuk melihat langsung di lapangan pelaksanaan proyek yang dibiayai Pemda DIY tersebut. Bupati Sleman, Kustini Purnomo menekankan, pemkab mendukung program tersebut dan berharap dapat melancarkan aktivitas warga.
"Diharapkan proyek berjalan sesuai rencana tepat waktu dan tepat mutu, sehingga jalan menjadi lebih lebar untuk menunjang kelancaran lalu lintas. Saya berharap ke depannya agar jalan tersebut juga diberikan lampu penerangan yang cukup," kata Kustini, Selasa (30/3).
Kepala Bidang Bina Marga Pemda DIY, Bambang Sugaib berpendapat, jalan tersebut sangat memprihatinkan dan sudah sejak lama tidak mendapat penanganan. Sehingga, pada 2020 jalan jadi prioritas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di Pemda DIY.
Melalui anggaran 2021 Dinas PUP ESDM DIY, perluasan Jalan Gito Gati dilakukan sepanjang satu kilometer mulai simpang empat Denggung ke arah timur, berakhir di perempatan Masjid Suciati. Sudah dimulai 23 Februari sampai akhir Juli 2021.
Meliputi pelebaran yang semula lebar sembilan meter jadi 11 meter, dan sebelah kiri-kanan akan dibuat drainase. Lalu, sebelah timur Jembatan Denggung ke arah timur sampai sebelah timur Masjid Suciati yang semula lebar tujuh meter jadi sembilan meter.
Selama pengerjaan, ia menekankan, penggunaan Jalan Gito Gati tidak dilakukan penutupan secara penuh. Penutupan dilaksanakan secara situasional sehingga, diusahakan tidak harus ditutup penuh dan masih dapat dilintasi sebagian.
Langkah awal pengerjaan proyek dilakukan dengan penebangan pohon-pohon besar di sepanjang kiri dan kanan Jalan Gito Gati. Selanjutnya, pohon yang dipotong akan diganti pohon-pohon yang direkomendasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
"Lahan pemerintah yang tersedia cukup untuk pelebaran jalan, tidak ada lahan warga yang diganti untung," ujar Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
