REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Manajemen PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan PT Garuda Maintenance Facillity (GMF) langsung menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar segera mempersiapkan fasilitas maintenance, repair and overhaul (MRO) pesawat milik pemerintah baik TNI/Polri maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurut Direktur Utama PT BIJB Salahudin Rafi, kedua belah pihak langsung menindaklanjuti agar rencana MRO ini bisa seiring dengan penuntasan Tol Cisumdawu yang ditargetkan selesai pada Desember 2021. 

Salahudin mengatakan, kerja sama bisnis ke bisnis (b to b) antara PT BIJB dan PT GMF ini tinggal menentukan pendanaan dan investor mengingat BIJB sudah memiliki lahan dan dokumen teknis. Selain itu, GMF siap dengan mengelola dengan kemampuan SDM dan sertifikasi yang sudah dimiliki. 

“Bandara Kertajati tetap sebagai bandara internasional, yang melayani umroh dan haji, kargo domestik dan internasional, lalu sambil menunggu bangkitan penumpang upaya yang dilakukan dengan mempercepat pembangunan dan pengoperasian MRO untuk melayani pesawat TNI/Polri dan BNPB sesuai arahan Pak Presiden dan Gubernur,” ujar Salahudin dalam keterangan resmi, Selasa (30/3).

Dengan adanya keputusan pemerintah pusat, kata dia, maka aksi ini sudah sesuai dengan rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait rencana pengembangan bisnis BIJB untuk membuat layanan MRO. 

Menurut Rafi, keputusan Presiden bukan mengambil alih kewenangan BIJB namun mengakselerasi pembangunan fasilitas MRO lewat kerjasama BIJB dan GMF sebagai bagian dari kerjas ama yang sudah diteken Pemprov Jawa Barat dan Garuda Indonesia 23 Februari lalu. 

“MRO ini nanti demand-nya berasal dari TNI/Polri dan BNPB. Kami tinggal merumuskan pendanaan dan pembangunan apakah dari investor atau pihak perbankan,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika