REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, memandang, survei elektabilitas calon presiden (capres) yang saat ini mengemuka, mesti disikapi secara bijak. Pasalnya, hasil survei ini bukan mencerminkan hasil akhir.

Karyono menyampaikan, melakukan survei jauh sebelum Pilpres dilaksanakan memang tidak bisa dilarang. Sebab, itu bagian dari ekspresi kebebasan berpendapat. 

"Hasil survei yang dilakukan jauh sebelum pelaksanaan pemilu bukan menggambarkan hasil akhir. Hasil survei saat ini hanya untuk memetakan peta dukungan capres pada kondisi sekarang (kondisi saat melakukan wawancara dengan responden). Dengan demikian, hasil survei yang dipublikasikan bukan hasil final," kata Karyono pada Republika, Selasa (30/3).

Karyono menilai, peta dukungan dan elektabilitas Capres Cawapres masih akan mengalami fluktuasi. Apalagi, rentang selisih elektabilitas masing-masing kandidat yang diuji masih sangat memungkinkan terjadi volatilitas. 

"Hasil survei yang masih jauh dari waktu pelaksanaan berpotensi ambigu dan belum pasti," ujar Karyono.

Karyono juga menyoroti hasil survei yang menunjukkan hasil berbeda antara lembaga yang satu dengan yang lain. Padahal, waktu pelaksanaan survei tak jauh beda, metodologi yang digunakan sama dan jumlah responden tak jauh beda. 

"Hal ini tentu membuat masyarakat semakin bingung dalam memahami hasil survei. Karenanya, masyarakat perlu memahami mana hasil survei abal-abal, hasil survei yang diframing, dan mana hasil survei yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah," ucap Karyono. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika