REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pemerintah menyatakan program vaksinasi bagi seluruh masyarakat dibiayai dengan menggunakan uang negara. Pada tahun ini pemerintah menyediakan anggaran program vaksinasi sebesar Rp 58,18 triliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran ini masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yaitu klaster kesehatan dengan total alokasi sebesar Rp 176,3 triliun.

"Saya diminta bapak presiden untuk menyapa bapak ibu sekalian. Mungkin karena anggaran vaksinnya dari APBN ya, supaya mengingatkan saja," ujarnya saat saat mendampingi Presiden Republik Indonesia meninjau pelaksanaan vaksinasi para pelaku perbankan dan pasar modal secara virtual, Rabu (31/3).

Menurutnya pelaksanaan vaksinasi bagi pelaku sektor keuangan sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Sebab, sektor keuangan dinilai memiliki peran penting untuk mendukung pemulihan ekonomi.

"Ini perhatian bapak presiden supaya kegiatan ekonomi segera pulih kembali. Jadi untuk sektor keuangan, apakah perbankan dan pasar modal menjadi prioritas kita semua," ucapnya.

Baca juga : Canda Menkeu ke Pegawai Bank: Ini Anggaran Vaksin dari APBN

Sri Mulyani menyebut sektor keuangan baik itu perbankan dan pasar modal menjadi prioritas pemerintah. Bendahara negara itu pun berharap adanya program vaksinasi maka semua sektor segera pulih kegiatannya untuk mendukung pemulihan ekonomi.

"Saya berharap seluruh teman-teman sektor keuangan baik perbankan, nonbank, atau pasar modal bisa kembali memiliki confidence karena itu sangat memengaruhi pemulihan ekonomi," katanya.