REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menargetkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja, jika target itu terealisasi, Pemda Provinsi Jabar akan meraih WTP untuk kesepuluh kali secara berturut-turut.

"Kami berupaya untuk menargetkan WTP yang kesepuluh. Yang kesembilan kemarin sudah berhasil," ujar Setiawan usai menghadiri Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (30/3).

Setiawan mengatakan, pihak terus mendorong kabupaten/kota di Jabar untuk mempertahankan status WTP, mengingat tahun lalu semua daerah di Jabar mendapat status WTP.

“Kalau ingin Jabar Juara, kami pun ingin mendorong seluruh kabupaten/kota mendapatkan hal yang sama, WTP seperti provinsi,” katanya.

Untuk merealisasikan target tersebut, kata dia, Pemda Provinsi Jabar akan segera melengkapi arahan-arahan dari BPK dalam waktu 35 hari. “Kami sedang membetulkan dan melengkapi. Mudah-mudahan target yang dicontohkan oleh BPK tadi, kita bisa dalam waktu 35 hari yang ditentukan, bisa diperbaiki supaya memenuhi target,” katanya.

Setiawan menjelaskan, pengelolaan anggaran Pemda Provinsi Jabar TA 2020 mengalami refocusing untuk penanganan Covid-19. “Kita memang menganggarkan untuk BTT cukup besar (pada TA 2021), ada di angka Rp 300 miliar. Dari jumlah itu, memang ada anggaran BTT untuk masalah Covid-19 ditambahkan,” katanya.

“Tapi pada dasarnya sampai saat ini kita masih belum terlihat refocusing besar-besaran seperti halnya 2020,” imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika