Thursday, 13 Muharram 1444 / 11 August 2022

Thursday, 13 Muharram 1444 / 11 August 2022

13 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

BPJPH akan Meratifikasi Sistem Jaminan Produk Halal

Rabu 31 Mar 2021 05:53 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Petugas membersihkan kaca yang dipasangi stiker sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan meratifikasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang selama ini dijalankan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Petugas membersihkan kaca yang dipasangi stiker sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan meratifikasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang selama ini dijalankan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
BPJH akan meratifikasi sistem jaminan produk halal yang dijalankan LPPOM MUI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan meratifikasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang selama ini dijalankan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

"Jadi maksudnya begini. Pimpinan DHN MUI berniat memberikan dokumen sistem jaminan halal (SJH) atau HAS kepada BPJPH. Ini kan gayung bersambut, daripada BPJPH menyusun lagi SJH yang butuh waktu lama dan diskusi panjang dengan berbagai lembaga/instansi, kenapa tidak mengadopsi saja SJH yang sudah ada," ujar Plt Kepala BPJPH Mastuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (31/3).

Ratifikasi yang dimaksud yakni proses adopsi atau adaptasi dokumen sistem jaminan halal atau halal assurance system (HAS) yang telah berlaku dan selama ini dijalankan oleh LPPOM-MUI. Dokumen ini rencananya akan diserahkan oleh LPPOM dan DHN MUI kepada BPJPH untuk digunakan sebagai standar jaminan produk halal di Indonesia.

"Maksudnya adopsi dan adaptasi dokumen yang sudah ada menjadi dokumen baru yang akan diberlakukan secara nasional. Milik bersama, produk hukum baru, bisa dijadikan pedoman oleh semua pemangku kepentingan halal", kata dia.

Mastuki menekankan dalam proses adopsi dan adaptasi dokumen SJH itu pihaknya akan mengkaji kembali bersama pihak-pihak yang kompeten. Hal itu dilakukan agar proses ratifikasi sesuai dengan regulasi halal terbaru.

BPJPH juga akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, standar halal, dan isu halal yang terjadi di level nasional maupun global."Dalam regulasi kita mengenal istilah sistem jaminan produk halal atau SJPH. Sementara dokumen LPPOM MUI bernama sistem jaminan halal atau HAS-23000. Selain itu, di PP 39 tahun 2021 ada banyak pengaturan baru terkait standar halal," kata dia.

Ia mencontohkan standar halal pernyataan pelaku UMK, yang umum disebut halal self declare. Belum lagi standar kompetensi pendampingan halal, kerjasama lembaga halal luar negeri, dan sebagainya."Di dokumen HAS itu sepertinya belum ada. Makanya perlu penyesuaian, atau dikaji ulang sesuai mekanisme yang ada," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile