Rabu 31 Mar 2021 14:15 WIB

Presiden Mesir Tegaskan akan Lindungi Hak Air Negaranya

Mesir akan memberikan tanggapan terhadap setiap tindakan melanggar hak atas airnya

Red: Nur Aini
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada Selasa (30/3) mengatakan setiap langkah yang merusak hak Mesir atas irigasi akan memicu tanggapan yang mengancam stabilitas regional.
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada Selasa (30/3) mengatakan setiap langkah yang merusak hak Mesir atas irigasi akan memicu tanggapan yang mengancam stabilitas regional.

 

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada Selasa (30/3) mengatakan setiap langkah yang merusak hak Mesir atas irigasi akan memicu tanggapan yang mengancam stabilitas regional.

Baca Juga

"Air Sungai Nil adalah garis merah, dan kami tidak akan membiarkan hak guna air kami dikompromikan, dan setiap perusakan atas air Mesir akan menimbulkan reaksi yang mengancam stabilitas seluruh wilayah," ujar al-Sisi kepada wartawan setelah memeriksa Terusan Suez yang mengalami penyumbatan selama enam hari.

"Pertarungan kami memperebutkan Bendungan Renaisans (Ethiopia) adalah pertempuran negosiasi, dan kami mendapatkan keuntungan setiap hari karena kami bernegosiasi dengan cara yang menghasilkan keuntungan bagi semua pihak," tambah dia.

"Selama beberapa minggu ke depan, akan ada tindakan tambahan untuk Mesir mengenai masalah ini dan kami berharap dapat mencapai kesepakatan hukum yang mengikat tentang pengisian dan pengoperasian bendungan," sebut al-Sisi.

Dia menambahkan dengan mengancam bahwa tidak ada yang bisa mengambil setetes air dari Mesir. Krisis antara Sudan, Mesir, dan Ethiopia terkait krisis Bendungan Renaisans Besar Ethiopia (GERD) telah memanas dalam beberapa bulan terakhir.

Ethiopia bersikeras untuk melakukan tahap pengisian kedua bendungan pada Juli, dalam langkah sepihak di tengah kurangnya kesepakatan dengan tetangganya Mesir dan Sudan. Mesir mengatakan bendungan itu akan mengurangi aliran air ke hilir.

Ethiopia berpendapat bendungan itu akan menjadi penting untuk mengatasi kekurangan listrik akut di negara itu.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement