REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengakui biaya hidup warga di wilayahnya masih terbilang tinggi sehingga menghambat upaya menekan angka kemiskinan.
"Biaya hidup yang masih tinggi menjadi tantangan bagi kami, maka perlu upaya untuk menekannya," kata Herman Deru.
Menurut dia, tingginya biaya hidup dapat ditekan dengan dua upaya, yakni perluasan aksesibilitas yang diprioritaskan per wilayah untuk menekan ongkos transportasi dan pemanfaatan lahan kosong menggandeng perguruan tinggi.
Ia menyebut perluasan aksesibilitas berupa pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan di Sumsel telah diprioritaskan selama dua tahun terakhir serta diklaim merata di 17 kabupaten/kota, terutama jalan penghubung antar kabupaten/kota.
Semakin terbukanya aksesibilitas diharapkan mendorong terolahnya potensi sumber daya di berbagai daerah. Sehingga ia meminta semua pemerintah kabupaten/kota merencanakan pembangunan akses secara matang dan berbasis prioritas.
"Tidak bisa membangun sepenggal-sepenggal karena itu akan menyulitkan, lebih baik diprioritaskan betul pembangunan jalannya supaya kerusakan jalan tidak saling susul," kata Deru menambahkan.
Sementara dalam upaya pemanfaatan lahan kosong, ia meminta pemerintah kabupaten/kota segera bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam menggali potensi sektor pertanian dan perkebunan terutama wilayah perkotaan.
"Misalnya biaya hidup di Kota Palembang ini kategorinya menengah, tapi bisa di tekan lagi ke bawah jika lahan-lahan kosong yang menghampar ini diproduktifkan, apalagi sekarang teknologi pertanian sudah semakin beragam," jelasnya.
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Sumsel mencapai 12,56 persen sehingga provinsi berpenduduk 8,6 juta jiwa itu masuk 10 provinsi termiskin di Indonesia, Deru meyakini angka tersebut akan menurun seiring pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sedang digalakkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika