Rabu 31 Mar 2021 21:59 WIB

Pengamat: Pemerintah Buktikan tidak Terlibat Kisruh Demokrat

Presiden Jokowi dinilai ingin mempertegas tidak merestui manuver politik Moeldoko.

Rep: Febrian Fachri/ Red: Andri Saubani

Foto: Prayogi/Republika.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY didampingi para kader menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait ditolaknya hasil KLB Deli Serdang oleh Kementerian Hukum dan HAM, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (31/3). Dalam kesempatan tersebut AHY menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah yang menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Ia juga menegaskan tidak ada dualisme di internal Partai Demokrat.Prayogi/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pengamat komunikasi politik Universitas Andalas Najmuddin Rasul menilai, penolakan pengesahan legalitas Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang atau kubu Moeldoko memberi kesan pemerintah tidak terlibat dalam kisruh Partai Demokrat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurut Najmuddin ingin mempertegas ia tidak merestui manuver politik Moeldoko walau kini mantan Panglima TNI tersebut adalah bawahannya.

"Pemerintah berusaha untuk melihatkan Jokowi tidak terlibat dengan manuver politik Moeldoko," kata Najmuddin kepada Republika, Rabu (31/3).

Baca Juga

Kemudian, Najmuddin melihat penolakan pengesahan Partai Demokrat versi KLB ini menurut Najmuddin akan memanaskan kontestasi politik nasional jelang Pilpres 2024. Hal ini menambah suntikan moral bagi Partai Demokrat dan ketua umum mereka Agus Harimurti Yudhoyono.

Momentum ini lanjut Najmuddin, juga dapat dimanfaatkan kelompok AHY untuk menarik simpati masyarakat.

"Momen ini menguntungkan AHY dan kubunya. Karena sebelum kepastian dari Kemenkumham ini, kubu AHY mendapat dukungan publik termasuk dari parpol lain," ujar Najmuddin.

Najmuddin menyarankan, supaya kubu AHY menjalin komunikasi politik dengan tokoh-tokoh KLB. Seperti dengan Marzuki Alie, Jhoni Allen Marbun, Darmizal dan lain-lain. Bila berhasil merangkul tokoh-tokoh KLB tersebut, Najmuddin meyakini dapat memperkuat ketokohan AHY sebagai pemimpin.

Pemerintah lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akhirnya memutuskan untuk menolak hasil kongres luar biasa (KLB) partai Demokrat di Deli Serdang, yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, penolakan didasari atas tidak terpenuhinya syarat administratif untuk diselenggarakannya KLB.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 maret 2021 ditolak," kata Yasonna dalam konferensi virtual di Jakarta, Rabu (31/3).

Yasonna menjelaskan, penolakan Kemenkumham berpaku pada AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan pemerintah pada 2020 lalu. Menurutnya, KLB Deli Serdang tidak memenuhi persyaratan seperti perwakilan DPD serta DPC yang tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC sesuai dengan AD/ART tersebut.

"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," kata Yasonna lagi.