REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Komisi Hak Asasi Manusia Saudi (HRC) memperbarui perjanjian kemitraan antiperdagangan manusia dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Rabu (31/3). Sejak 2019, kemitraan bertujuan memfasilitasi pelatihan lebih dari 500 staf medis dan staf keamanan di perbatasan dalam membantu korban perdagangan manusia.
Selain itu, mereka juga meningkatkan teknik manajemen kasus untuk pengawas ketenagakerjaan dan staf medis. Dana Bantuan Korban (Victim Assistance Fund/VAF) yang diluncurkan, merupakan hasil dari upaya bersama menyediakan sumber daya rehabilitasi yang aman bagi mantan korban kembali ke masyarakat. Ini termasuk penilaian komprehensif atas tempat-tempat penampungan di dalam Saudi.
Arab Saudi juga berkomitmen meningkatkan perekrutan etis melalui International Recruitment Integrity System (IRIS) dan melalui pelatihan Corporate Responsibility in Eliminating Slavery and Trafficking (CREST) bagi pengusaha yang keduanya akan difasilitasi oleh IOM.
“Selama 18 bulan terakhir, kami telah menyaksikan komitmen Pemerintah Arab Saudi untuk memerangi perdagangan manusia semakin kuat dengan reformasi signifikan di bidang-bidang utama,” kata Kepala Misi IOM Bahrain Mohamed El Zarkani.
Pada 2017, Kantor Departemen Luar Negeri AS untuk Memantau dan Memerangi Perdagangan Manusia menempatkan Arab Saudi dalam Daftar Pantauan Tingkat 2, dari posisi sebelumnya di Tingkat 3. Negara-negara Tingkat 2 adalah negara-negara yang pemerintahnya tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia tapi melakukan upaya signifikan melakukannya.
Tahun 2020 adalah tahun yang produktif bagi Saudi karena Komite Nasional untuk Memerangi Perdagangan Manusia (NCCHT) dilatih bekerja sama dengan IOM. Ada 674 pemangku kepentingan anti-perdagangan manusia utama termasuk pengawas ketenagakerjaan, operator hotline, staf penampungan, organisasi masyarakat sipil , kantor perekrutan, dan Komite Nasional untuk Komite Tenaga Kerja.
Menurut Presiden HRC dan ketua NCCHT, Dr. Awwad Alawwad, upaya untuk memerangi perdagangan manusia terus berlanjut dan akan lebih kuat dari sebelumnya. “Baik melalui penilaian undang-undang, melakukan pelatihan, atau meningkatkan kesadaran, Komisi Hak Asasi Manusia Saudi dan mitranya membuat perbedaan,” kata Alawwad, dilansir Arab News, Kamis (1/4).
Koordinator Residen PBB di Arab Saudi, Nathalie Fustier menyebut perdagangan manusia adalah kejahatan yang dapat diberantas hanya melalui kemitraan berkelanjutan kuat. “Saya senang melihat pembaruan kemitraan teknis antara Pemerintah Arab Saudi dan IOM di bidang dukungan utama ini,” ujar dia.
https://www.arabnews.com/node/1835131/saudi-arabia
Ikuti Whatsapp Channel Republika