Antisipasi Tenaga Migran, Jatim Perketat Pengawasan Bandara
Rep: Dadang Kurnia/ Red: Fernan Rahadi
Calon penumpang antri untuk tes deteksi COVID-19 dengan metode GeNose C-19 di Lobby Baru Terminal 1 Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (1/4/2021) | Foto: ANTARA/Umarul Faruq
REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO -- Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan pihaknya akan memperketat aturan terkait penerapan protokol kesehatan. Emil mengatakan, pengetatan perlu terus dilakukan utamanya dalam mengantisipasi kepulangan tenaga migran dari luar negeri, menjelang hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah.
"Maka kami tadi mendapatkan pemaparan dari Kepala BNPB, walaupun (tenaga migran) sudah swab PCR di tempat asal mereka, ternyata saat di swab PCR di tanah air, bisa saja positif Covid. Bahkan yang negatif pun bisa positif saat dikarantina, saat dilakukan swab kedua karena masa inkubasi," kata Emil saat mengikuti rapat koordinasi terkait Penanganan Covid-19 di Jawa Timur, Kamis (1/4).
Emil menegaskan, berbagai antisipasi telah disiapkan Pemprov Jatim dengan melibatkan pihak lainnya. Di antaranya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga Kementerian Kesehatan. Emil menyatakan, yang terpenting dalam meningkatkan pengawasan protokol kesehatan tersebut adalah meningkatkan kapasitas testing.
"Kami dari Pemprov siap bersinergi untuk ketersediaan alat. Mungkin nanti ada kendala dengan reagen, namun akan dikomunikasikan dengan Kementerian Kesehatan," ujar Emil.
Emil melanjutkan, antisipasi lain yang dipersiapkan Pemprov Jatim ialah ketersediaan kapasitas untuk menampung para tenaga migran di rumah karantina selama lima hari. "Hasil koordinasi ini akan kami laporkan pada Bu Gubernur dan akan mendapat tindak lanjut. Mengingat arus kepulangan dari pekerja migran akan intensif," lanjutnya.
Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Pusat Doni Monardo menambahkan, kehadiran Satgas Covid-19 ke Jawa Timur untuk mengingatkan Pemprov Jatim agar terus melakukan pengetatan pintu masuk dari luar negeri. Koordinasi perlu dilakukan agar dilakukan pemeriksaan secara detail.
"Jadi kami membahas agar Jatim memperkuat satgas daerah. Tentunya di sini bantuan dari TNI dan Polri sangat penting sekali," kata Doni.
Doni mengungkapkan, pihaknya telah melakukan screening terhadap tenaga migran yang kembali ke Indonesia. Pada swab tenaga mihran yang pertama tiba di tanah air, ditemukan 1.444 orang yang positif Covid-19. Kemudian pada swab kedua, meski sudah diisolasi, ada 658 orang yang dinyatakan positif Covid-19.
"Apabila kita hanya melakukan swab sekali saja, berarti yang 658 orang luput dari pengawasan ke kampung halaman dan bertemu keluarga. Di antara keluarganya ada yang rentan, lansia dan komorbid, maka risikonya sangat fatal," kata Doni.
Oleh karena itu, sesuai dengan perintah Presiden RI, Doni berharap agar Jatim dapat mengoptimalkan kemampuan dalam penanganan bagi WNI yang akan tiba melalui Bandara Juanda Sidoarjo. Sehingga, Jatim memiliki pola penanganan yang optimal.
"Kami mengimbau untuk sementara ini mereka-mereka (tenaga migran) bisa menunda kepulangannya ke tanah air, kecuali mereka yang sudah kehilangan pekerjaan. Sementara di dalam negeri sendiri, pemerintah memutuskan tidak ada mudik," ujarnya.
Doni pun menganjurkan kepada Pemprov Jatim untuk membuat Satgas Karantina Jatim. Upaya itu agar lebih maksimal dan mudah dalam mengkoordinir para tenaga migran yang tiba.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
