Jumat 02 Apr 2021 13:07 WIB

BRI Dorong Pemulihan Ekonomi dari Segmen UMKM

UMKM jadi skala prioritas pemulihan ekonomi BRI karena menyerap tenaga kerja

Direktur Utama BRI Sunarso Dalam Program Dialog Spesial Indonesia Bicara yang diselenggarakan secara daring oleh Media Group (1/4).
Foto: BRI
Direktur Utama BRI Sunarso Dalam Program Dialog Spesial Indonesia Bicara yang diselenggarakan secara daring oleh Media Group (1/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyaluran stimulus untuk masyarakat dan pelaku usaha masih diperlukan sepanjang tahun ini, untuk mengoptimalkan upaya pemulihan kondisi ekonomi akibat pandemi covid-19. Melalui stimulus dan proses vaksinasi yang mulai berjalan, optimisme masyarakat serta pelaku usaha akan semakin besar untuk bangkit dari keterpurukan.

Sebagai bank milik negara yang memiliki jaringan kerja terluas, BRI terus mendukung penyaluran stimulus serta vaksinasi yang akan dilakukan sepanjang tahun ini. Dukungan diberikan baik dalam bentuk penyaluran kredit, edukasi, pembuatan survei indeks bisnis UMKM melalui BRI Micro & SME Index (BMSI), dan kerja-kerja luar biasa lainnya.

Dalam Program Dialog Spesial Indonesia Bicara yang diselenggarakan secara daring oleh Media Group (1/4), Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa kinerja di luar kebiasaan harus dilakukan seluruh pihak agar Indonesia bisa segera keluar dari kondisi krisis akibat pandemi. Tanpa kerja luar biasa dan optimisme yang tinggi, krisis tidak akan segera berlalu dari negara ini.

“Menurut saya tetap kita harus punya optimisme dan semangat bahwa kita harus keluar dari krisis ini. Kuncinya adalah, karena resources kita terbatas dan waktu juga tidak bisa lama-lama, maka fokus pada area-area yang memang disentuh sedikit namun bisa memberikan dampak yang besar. Contohnya adalah kalau mau ngomong segmen, kembali lagi segmennya adalah UMKM. Kalau ngomong sektor, sektornya adalah yang terkait dengan kebutuhan dasar yaitu pangan, obat-obatan, kesehatan, dan itu yang akan mendorong ekonomi ini untuk pulih,” tutur Sunarso.

Dalam dialog tersebut, Sunarso kembali menegaskan bahwa pemilihan sektor prioritas adalah kunci utama untuk pemulihan ekonomi. Dengan prioritas, maka fokus pemulihan bisa tercipta dan sumber daya terbatas yang dimiliki pemerintah dapat semakin optimal digunakan untuk membangkitkan perekonomian.

Sektor prioritas yang harus dipilih adalah segmen bisnis paling berkontribusi terhadap PDB, banyak menyerap tenaga kerja, dan berisi para pekerja berupah murah. Salah satu segmen yang masuk skala prioritas untuk pemulihan ekonomi adalah UMKM.

Dilihat dari jenis industrinya, maka prioritas pemulihan harus dilakukan terlebih dulu kepada pelaku usaha di industri manufaktur, pertanian, kehutanan, perdagangan, perikanan, dan konstruksi. Sektor-sektor usaha tersebut adalah yang selama ini banyak berkontribusi terhadap PDB serta serapan tenaga kerjanya tinggi.

“Ini dulu yang harusnya jadi prioritas kita, sektor industri yang diguyuri kredit dan didorong untuk menumbuhkan kredit dan pada akhirnya menumbuhkan perekonomian. Salah satu yang bisa menumbuhkan perekonomian itu adalah pertumbuhan kredit. Untuk menumbuhkan kredit itu berbagai cara dikeluarkan, antara lain menurunkan suku bunga. Ternyata menurunkan suku bunga saja tidak cukup untuk mendongkrak pertumbuhan kredit. Ternyata (faktor) yang elastis untuk mendorong pertumbuhan kredit itu permintaan/konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Kalau begitu mari kita sama-sama suku bunga diturunkan, tetapi mendorong daya beli masyarakat, mendorong konsumsi RT itu menjadi penting,” tambahnya.

Sebagai bank dengan pangsa pasar terbesar di segmen UMKM, BRI yakin kebangkitan kondisi pelaku usaha mikro dan kecil akan terjadi tahun ini. Karena itu, BRI mengajak seluruh pihak untuk turut membantu UMKM dan mengedukasi mereka agar memiliki posisi lebih sejajar dan menjadi mitra kuat lembaga perbankan.

Dengan edukasi yang tepat, pelaku UMKM diyakini bisa meningkat kapasitasnya dan dalam jangka panjang dapat ditawari pembiayaan dengan harga murah. Sunarso menambahkan, selama ini suku bunga pembiayaan bagi UMKM masih cenderung tinggi karena segmen ini dipandang memiliki risiko besar.

“Faktor yang kedua, handlingnya itu ternyata costnya mahal karena sendiri-sendiri. Tapi ketika mereka (UMKM) diedukasi untuk membentuk klaster, badan hukum, apakah koperasi, BP, dan lain-lain, itu kan cara menyentuhnya akan menjadi lebih murah,” katanya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement