Pemerintah Jepang terus berupaya mendesak militer Myanmar untuk menghentikan tindakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan warga sipil. Pada hari Rabu (31/03), Tokyo mengumumkan akan menahan bantuan ekonomi baru ke Myanmar.

"Jepang telah bekerja keras membangun hubungan yang kuat dengan Myanmar, sebuah kebijakan yang dapat ditelusuri kembali ke tahun 1980-an, ketika negara-negara lain menolak terlibat dengan pemerintahan militer di sana," kata Akitoshi Miyashita, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Internasional Tokyo kepada DW.

Bantuan Jepang terus mengalir ke Myanmar hingga saat ini, utamanya dalam bentuk bantuan pembangunan dalam jumlah besar, ujar Miyashita. Pada tahun 2019 saja, Bantuan Pembangunan Resmi Jepang (ODA) untuk Myanmar mencapai hampir 200 miliar yen (Rp 26 triliun), menjadikan Jepang sebagai negara pendonor terbesar keempat di dunia dan terbesar di Asia.

Kenapa Jepang tidak jatuhkan sanksi?

Pada September tahun lalu, Tokyo menandatangani perjanjian untuk memberikan pinjaman berbunga rendah sebesar 42,78 miliar yen (Rp 5,6 triliun) untuk pembangunan infrastruktur transportasi dan menawarkan pembiayaan bagi perusahaan kecil dan menengah.