REPUBLIKA.CO.ID --- Oleh Nawir Rasyid Akbar
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) baru saja menolak permohonan legalitas Partai Demokrat kubu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko hasil kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara. Sebagai respons, pihak KLB Demokrat pun akan membawa kisruh partai ini ke pengadilan.
Di tengah itu, tiba-tiba muncul wacana tentang kemungkinan Moeldoko bisa menjadi kader Partai Demokrat yang sah. Tak cuma itu, jika Moeldoko berminat ingin maju pada pemilihan gubernur DKI Jakarta (Pilgub DKI) mendatang, Demokrat siap memfasilitasi. Tapi, ada syaratnya.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Rachland Nasidik mengatakan pintu terbuka bagi Moeldoko jika memang ingin menjadi kader Demokrat. Salah satu syaratnya adalah jika mantan panglima TNI itu mengakui kesalahannya dan meminta maaf.
"Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota partai pimpinan Agus Yudhoyono," ujar Rachland, lewat akun Twitter pribadinya yang sudah dikonfirmasi, Jumat (2/4).
Moeldoko diminta mengakui kesalahannya dan instropeksi diri ketika telah menerima jabatan ketua umum lewat KLB Deli Serdang. Dia diminta untuk kembali merangkul kembali etika keperwiraannya.
Bahkan, Partai Demokrat membuka peluang jika Moeldoko ingin maju sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta. Tentu, kata Rachland, lewat kompetisi yang sehat.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (Bappilu) Kamhar Lakumani mengatakan mereka belum membahas sosok kader yang akan diusung dalam Pilgub DKI Jakarta mendatang. Termasuk, belum memutuskan apapun terkait isu yang menyebut Kepala KSP Moeldoko ingin menjadi calon gubernur dari partainya.
"Sampai saat ini belum ada pembahasan di Bappilu atau pun arahan dari Bang Andi Arief selaku Kepala Bappilu untuk mempersiapkan pembahasan terkait Pak Moeldoko untuk Pilgub DKI," ujar Kamhar lewat keterangan tertulisnya, Jumat (2/4).
Kewenangan untuk mendukung seseorang di Pilgub DKI, juga harus disetujui oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun jika melihat dari sisi politik, pihaknya akan melihat sejumlah hal dari Moeldoko.
Beberapa di antaranya seperti rekam jejak politik dan variabel lainnya dari Moeldoko. Namun, Kepala KSP itu juga dipastikan bersaing dengan kader Partai Demokrat lain yang memiliki potensi untuk maju di Pilgub DKI Jakarta.
"Pak Moeldoko juga harus siap berkompetisi dengan kader Partai Demokrat lainnya yang juga punya potensi sebagai kontestan Pilgub DKI mendatang, untuk memperebutkan tiket dukungan partai," ujar Kamhar.
Di samping itu, ia yakin jika SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan memaafkan Moeldoko. Syaratnya, mantan panglima TNI itu mengakui kesalahannya dan meminta maaf.
"Dari sisi hubungan kemanusiaan Pak SBY dan Mas Ketum AHY pasti bisa membuka pintu maaf jika Pak Moeldoko meminta maaf dan bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya. Ini sekaligus menujukan sisi kedewasaan dan kemanusiaan Mas Ketum," ujar Kamhar.
Bappilu Partai Demokrat menyiapkan sembilan orang kader yang akan digadang-gadang maju pada kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta. Ada sembilan kader yang disiapkan dan mendapat kesempatan yang sama untuk meyakinkan masyarakat DKI Jakarta.
Tiga kader berpengalaman di legislatif yang digadang-gadang maju Pilgub DKI yakni Santoso, Hinca IP Pandjaitan, dan Didik Mukrianto. Ketiganya merupakan anggota Komisi III DPR.
Selanjutnya, ada tiga kader yang berpengalaman di eksekutif yaitu mantan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak, dan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.
Tiga kader berpengalaman di legislatif dan eksekutif yaitu Anwar Hafid (mantan bupati, saat ini anggota Komisi II DPR), Dede Yusuf Macan Effendi (mantan wagub Jawa Barat, saat ini Pimpinan Komisi X DPR), dan Iti Octavia Jayabaya (mantan anggota DPR, saat ini bupati Lebak).
Moeldoko memiliki masalah dengan elektabilitas terutama terkait dengan capres 2024. Dalam berbagai survei capres 2024, nama Moeldoko sedikit muncul.
Bahkan, dalam survei capres pilihan anak mudah yang digelar Indikator Politik Indonesia, nama Moeldoko sama sekali tidak muncul. Nama AHY berada jauh di atas Moeldoko, meski AHY belum masuk lima besar capres 2024.
Beberapa saat setelah KLB Deli Serdang digelar, muncul poster pencapresan Puan Maharani dan Moeldoko. Baik kubu Demokrat AHY dan KLB saat itu membantah keras menyebarkan poster pencapresan tersebut.
Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang dimutakhirkan pada 26 November 2020, pemilihan kepala daerah tetap akan digelar pada 2022 dan 2023. Pilkada ini diselenggarakan di daerah yang sebelumnya melaksanakan pilkada pada 2017 dan 2018. DKI Jakarta tetap menggelar pilkada pada 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika