REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Saudara sedarah Raja Yordania Abdullah II, Pangeran Hamzah bin Hussein telah ditempatkan di bawah tahanan rumah. Pangeran Hamzah menjadi tahanan rumah setelah kepala militer Yordania mengatakan bahwa dia diminta untuk menghentikan beberapa gerakan dan kegiatan yang digunakan untuk mengganggu keamanan dan stabilitas negara.
Dalam sebuah rekaman video, Pangeran Hamzah mengatakan bahwa dirinya bukan bagian dari konspirasi asing dan mengecam sistem pemerintahan yang korup. Dia kemudian tidak diizinkan keluar dan berkomunikasi maupun bertemu dengan orang lain.
"Ini keadaan yang sangat menyedihkan dan tidak menguntungkan," ujar Pangeran Hamzah dalam rekaman video yang dikirim ke BBC oleh pengacaranya.
Kepala Staf Militer Yordania Yousef Huneiti membantah bahwa pihaknya telah menangkap Pangeran Hamzah. Dia mengatakan penyelidikan masih berlanjut dan hasilnya akan dipublikasikan "secara transparan dan jelas".
“Hukum dan keamanan, dan stabilitas Yordania di atas segalanya,” kata Huneiti kepada kantor berita resmi Petra.
Raja Abdullah telah memerintah Yordania sejak kematian ayahnya, Raja Hussein pada 1999, yang memerintah negara itu selama hampir setengah abad. Raja Abdullah telah membina hubungan dekat dengan AS dan para pemimpin Barat lainnya selama bertahun-tahun. Yordania adalah sekutu utama dalam perang melawan kelompok ISIS.
Raja Abdullah telah memilih Hamzah sebagai putra mahkota beberapa jam setelah ayah mereka meninggal karena kanker pada Februari 1999. Tetapi gelar itu dicabut pada 2004.
Alasannya Raja Abdullah ingin "membebaskan" Hamzah "dari "kendala-kendala posisi putra mahkota dalam rangka untuk memberinya kebebasan bekerja dan menjalankan misi atau tanggung jawab apa pun yang dipercayakan kepadanya". Putra mahkota saat ini adalah putra tertua Abdullah, Pangeran Hussein, yang berusia 26 tahun.
Sebelumnya, kantor berita Petra melaporkan bahwa pasukan keamanan telah menangkap seorang mantan penasihat Raja Abdullah dan yang lainnya dengan alasan "terkait keamanan". Orang kepercayaan raja yang kemudian menjadi menteri keuangan, Bassem Awadallah dan mantan utusan kerajaan Sharif Hassan bin Zaid ditangkap bersama dengan tokoh-tokoh lain yang tidak disebutkan namanya.
Penangkapan pejabat tinggi yang dekat dengan anggota keluarga kerajaan jarang terjadi di Yordania. Awadallah, yang merupakan kekuatan pendorong di balik reformasi ekonomi telah mengundurkan diri sebagai ketua pengadilan kerajaan pada 2008. Dia telah lama menghadapi perlawanan keras dari pengawal senior dan birokrasi yang mengakar, yang berkembang selama bertahun-tahun atas tunjangan pemerintah.
