REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi desakan permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusul konflik dengan Moeldoko. AHY mengatakan, Partai Demokrat tidak pernah menuding Jokowi dalam 'prahara' KLB di Deli Serdang.
Sebaliknya, Partai Demokrat sejak awal menyurati Presiden Jokowi agar tidak ikut terkena fitnah, terkait 'kisruh' yang terjadi di internal partai tersebut. Menurut AHY, pihak KLB Deli Serdang yang seharusnya kepada Jokowi dan masyarakat Indonesia.
"Karena merekalah yang telah membuat kegaduhan, dengan memperontonkan cara- cara berpolitik kurang etis dan jauh dari kepatutan," kata dia kepada wartawan di sela kegiatan Gathering bersama struktural Partai Demokrat Jawa Tengah, yang dilaksanakan di Basecamp Mawar Gunung Ungaran, Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Ahad (4/4) petang.
Menurut AHY, partainya justru langsung menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan pemerintah beberapa saat setelah Kementerian Hukum dan HAM mengumumkan menolak hasil KLB Deli Serdang. Keputusan pemerintah menolak hasil KLB kubu Moeldoko sangat tepat.
Sebab, ia mengatakan, prahara yang dialami Partai Demokrat merupakan ancaman dan eksistensi demokrasi di negeri ini. “Setelah mendengarkan penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM, sorenya saya langsung mengirim pesan kepada bapak Presiden untuk mengucapkan terima kasih," kata dia.
Dalam waktu dekat, AHY mengatakan, ia juga berencana menemui Presiden Joko Widodo, yang pemerintahannya telah mendudukan hukum tegak di negeri ini. Secara pribadi, AHY sangat ingin bertemu dengan Jokowi untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan bersilaturrahim.
Ia juga mengungkapkan, apa yang diperjuangkan Partai Demokrat selama ini betujuan agar demokrasi tidak mati. Sebab, KLB Deli Serdang merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Menurut dia, kejadian yang menimpa Partai Demokrat dapat juga bisa terjadi pada partai lain. "Jika praktik buruk dalam berpolitik tersebut dibiarkan dikhawatirkan akan menjadi kelaziman baru di ini," kata AHY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika