REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta para penyuluh pertanian yang telah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Sebab, penggunaan teknologi digital saat ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan produksi dan efisiensi dalam kegiatan pertanian khususnya komoditas pangan.
"Penyuluh jangan gaptek. Minimal bisa mengoperasikan Simulhtan (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian). Kalian adalah bagian dari solusi, bukan masalah," kata Syahrul saat memberikan pengarahan kepada para penyuluh pertanian di Bogor, Senin (5/4).
Syahrul mengatakan saat ini mengelola pertanian bisa dilakukan melalui ponsel. Teknologi artificial intelligent (AI) serta fasilitas pencitraan satelit yang sudah disediakan pemerintah harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh penyuluh pertanian.
Adapun pemerintah pusat, akan mengontrol kegiatan pertanian melalui Agriculture War Room (AWR) sehingga setiap permasalahan teknis di berbagai daerah bisa ditangani dengan cepat. "Saya kira dengan adanya AWR semua menjadi gampang dan itu milik penyuluh juga," kata dia.
Syahrul mengatakan, Kementan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pertanian, yaitu Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern. Arah kebijakan ini menjadi pedoman untuk bertindak cerdas, tepat, dan cepat bagi jajaran Kementerian Pertanian.
Pedoman tersebut juga dimanfaatkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, memanfaatkan teknologi mutakhir, dan korporasi petani melalui optimalisasi Peran Penyuluhan dalam Pendampingan Program Swasembada Pangan di Tingkat Kostratani (BPP) dan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP).
Menurutnya, jika penyuluh bisa bekerja secara optimal, nantinya akan memberikan hasil berupa peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan kualitas dan kontinuitas produksi, usaha tani yang berorientasi bisnis, serta penguatan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi menuju korporasi berbasis kawasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika