REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--CEO Perusahaan Oto (PO) NPM Angga Vircansa mebgatakan keputusan pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 berdampak negatif bagi pengusaha bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Angga menyebut usaha transportasi darat Bus biasanya ramai penumpang pada saat mudik.

Kini karena larangan mudik dari pemerintah menurut Angga membuat pengusaha Bus gigit jari karena tidak bisa membawa penumpang yang mudik ke kampung halamannya."Jelas kita menjerit. Tidak ada lagi istilah Lebaran bagi kita karena bus tidak jalan," kata Angga, Senin (5/4)

Angga menyebut penumpang bus biasanya ramai dua kali setahun. Yakni saat momen mudik Lebaran dan libur akhir tahun. Namun sejak pandemi 2020 lalu, pemerintah membatasi pergerakan masyarakat sehingga penumpang bus menurun drastis.

Angga menyebutkan kalau kebijakan mudik dilarang maka pemerintah harus adil untuk semua angkutan baik darat, udara maupun laut."Jangan ada ketidakadilan. Angkutan darat dilarang, tapi angkutan udara malah dilepas," ucap Angga.

Angga berpendapat pemerintah juga harus bisa menindak angkutan ilegal yang akan muncul ketika angkutan legal dilarang. Belajar pada tahun lalu, ketika bus legal dilarang angkutan ilegal justru marak karena tingginya kebutuhan penumpang.

Pada kesempatan berbeda Kepala Perwakilan PT Antar Lintas Sumatera (ALS) Padang, Ismail Nasution melihat jika mudik dilarang akan membuat perusahaan angkutan darat kewalahan. Ia menyebut pada hari biasa bisa ada 3 bus yang keluar dari pool setiap hari.  Pada momen Lebaran bisa dua kali lipat bahkan sampai 10 unit. Dengan larangan mudik ini, otomatis kesempatan usaha transportasi kehilangan momen meraup keuntungan.

Ismail berharap jika mudik dilarang, pemerintah harus menyiapkan kompensasi dari sopir bus yang kehilangan pendapatan."Kita berharap ada kompensasinya misalnya dengan bantuan langsung tunai atau apalah namanya. Ini bertujuan agar sopir bisa bertahan di hari Lebaran," ujar Ismail.

Ikuti Whatsapp Channel Republika