REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pengamat komunikasi politik Universitas Andalas Najmuddin Rasul menyarankan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko supaya mendirikan partai baru untuk menjadi kendaraan politik menuju Pilpres 2024. Menurutnya, langkah kubu Moeldoko melanjutkan kisruh Partai Demokrat sampai ke PTUN bukanlah langkah tepat.

Najmuddin menilai, posisi Moeldoko yang masih kekeh mengklaim diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang sudah lemah karena penolakan pengesahan SK oleh Kementerian Hukum dan HAM. "Sebaiknya KSP Moeldoko mendirikan partai baru. Itu akan lebih bijak dan kesatria," ucapnya, Senin (5/4).

Najmuddin melihat langkah kubu Moeldoko yang meneruskan kisruh Demokrat sampai ke PTUN bukanlah langkah yang tepat. Secara psikologis politik langkah ke PTUN hanya akan menambah beban politik mantan Panglima TNI tersebut. Terlebih bila nanti PTUN juga menolak gugatan mereka di persidangan.

"Publik juga akan semakin tidak percaya kepada Partai Demokrat versi KLB," ujar Najmuddin.

Najmuddin menilai Presiden Joko Widodo juga harus mengambil sikap terhadap penetrasi politik yang dilakukan Moeldoko. Karena status sebagai KSP mengidentikkan Moeldoko merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi. Sehingga semakin jauh kekisruhan Demokrat yang digiring Moeldoko dan kawan-kawan akan mempertaruhkan kredibilitas pemerintahan Jokowi.

"Moeldoko sebaiknya mundur saja dari KSP bila berkeinginan maju di 2024," kata Najmuddin menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika