REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Masuknya ratusan kapal China di Laut China Selatan (LCS) menegangkan hubungan antara Manila dan Beijing. Situasi ini dapat menyebabkan permusuhan yang tidak diinginkan. Demikian disampaikan Salvador Panelo, ajudan Presiden Rodrigo Duterte, Senin (5/4).
Salvador Panelo, yang juga penasihat hukum kepresidenan Filipina, mengatakan kehadiran lama kapal-kapal China di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina adalah noda yang tidak diinginkan dalam hubungan kedua negara. Ia menilai kehadiran kapal China itu dapat memicu permusuhan yang tidak diinginkan oleh kedua negara.
"Kami dapat bernegosiasi tentang masalah yang menjadi perhatian dan keuntungan bersama, tetapi jangan salah tentang itu - kedaulatan kami tidak dapat dinegosiasikan," kata Panelo dalam pernyataan.
Meskipun para diplomat dan jenderal tinggi Filipina telah mengkritik keras China akhir-akhir ini, pernyataan Panelo adalah komentar paling keras yang datang dari kantor Presiden Duterte. Duterte sendiri telah menunjukkan keengganan untuk menghadapi China sejak bersikap mengejutkan soal Beijing saat awal dia menjadi presiden Filipina.
Duterte menolak untuk menekan China agar mematuhi putusan arbitrase penting pada 2016 yang menguntungkan Manila dalam kasus sengketa wilayah dengan China. Kasus itu diajukan oleh pemerintahan Filipina sebelumnya.
Sikap Duterte itu telah membuat frustrasi kaum nasionalis Filipina, yang mengatakan Duterte tergoda oleh janji-janji pinjaman dan investasi China, yang hanya sedikit terwujud. Duterte sebelumnya mengatakan menantang China bisa berisiko menimbulkan perang.
Filipina pada Maret mengajukan protes diplomatik atas kehadiran 220 kapal China, yang "mengerumuni dan mengancam" serta diyakini diawaki oleh milisi di Whitsun Reef. Protes Filipina itu didukung oleh Amerika Serikat.
Kapal-kapal China tersebut telah menyebar ke daerah lain di ZEE Filipina. Brunei, Malaysia, Taiwan, China, dan Vietnam memiliki klaim yang bersaing atas pulau-pulau dan komponendi area Laut China Selatan. Panelo mengatakan Filipina tidak akan dibutakan oleh gerakan kemanusiaan China di tengah pelanggaran hukum internasional dan hak kedaulatan Filipina.
Dia merujuk pada vaksin Covid-19 yang disumbangkan oleh China.Kedutaan Besar China di Manila belum menanggapi permintaan komentar. China sebelumnua mengatakan kapal-kapal itu berlindung dari laut yang ganas dan tidak ada milisi di dalamnya.
Senator oposisi Filipina Risa Hontiveros menuntut warga China yang "keras kepala" untuk segera meninggalkan ZEE Filipina."Kami menghadapi pandemi dan kemudian China menyebabkan masalah," kata Hontiveros, Senin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika