Senin 05 Apr 2021 18:09 WIB

KPK Tangkap Buronan Korupsi Samin Tan

Samin Tan merupakan buronan dalam kasus yang melibatkan Eni Maulani Saragih.

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Ratna Puspita
Pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal Samin Tan
Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal Samin Tan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap pemilik perusahaan tambang PT Borneo Lumbung Energi dan Mental (BLEM) Samin Tan. Samin Tan merupakan salah satu buronan lembaga antirasuah dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan anggota DPR, Eni Maulani Saragih.

"Benar tim penyidik KPK berhasil menangkap DPO KPK atas nama SMT (Samin Tan) di wilayah Jakarta," kata Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan Ali Fikri di Jakarta, Senin (5/4).

Baca Juga

Dia mengatakan, saat ini tersangka, yang buron sejak Mei 2020, telah dibawa ke gedung merah putih KPK. Dia melanjutkan, tersangka pemberi suap kepada mantan wakil ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih itu juga akan sebega dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK.

"Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," katanya.

Seperti diketahui, Samin Tan menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Suap diberikan agar Eni membantu proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT di Kementerian ESDM. PT AKT telah diakuisisi PT BORN.

Eni Maulana Saragih kemudian menyanggupi permintaan Samin Tan. Selanjutnya, Eni selaku anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR RI bahkan menggunakan forum rapat dengar pendapat untuk memengaruhi pihak Kementerian ESDM.

Atas perbuatannya, Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Terkait
Ekonom: Kekosongan Kursi Dirjen Anggaran tak Berdampak pada Efektivitas Kinerja Birokrasi
ekonomi - 08 February 2025, 19:18
Ekonom: Kekosongan Kursi Dirjen Anggaran tak Berdampak pada Efektivitas Kinerja Birokrasi
Rumah Japto Digeledah KPK, Ini Respons Pemuda Pancasila
news - 07 February 2025, 18:14
Rumah Japto Digeledah KPK, Ini Respons Pemuda Pancasila
KPK Sadap 12 Nomor Ponsel Sebelum Tetapkan Hasto Kristiyanto Tersangka
news - 06 February 2025, 20:30
KPK Sadap 12 Nomor Ponsel Sebelum Tetapkan Hasto Kristiyanto Tersangka
Terungkap di Praperadilan, Anggota KPK Dituduh Pakai Narkoba Saat OTT Harun Masiku di PTIK
news - 06 February 2025, 20:14
Terungkap di Praperadilan, Anggota KPK Dituduh Pakai Narkoba Saat OTT Harun Masiku di PTIK
KPK Proses Laporan Kasus Pagar Laut, Jamin tak Bertabrakan dengan Kejagung
news - 31 January 2025, 21:42
KPK Proses Laporan Kasus Pagar Laut, Jamin tak Bertabrakan dengan Kejagung
Mantan Wakil Ketua KPK Nilai Vonis Harvey Moeis tak Sesuai Peraturan MA, Ini Penjelasannya
news - 28 January 2025, 17:32
Mantan Wakil Ketua KPK Nilai Vonis Harvey Moeis tak Sesuai Peraturan MA, Ini Penjelasannya
Komnas Haji: Pendampingan KPK dalam Penyelenggaraan Haji Tepat
khazanah - 24 January 2025, 14:48
Komnas Haji: Pendampingan KPK dalam Penyelenggaraan Haji Tepat
Wali Kota Semarang Bungkam Saat Ditanya Alasan Tiga Kali Mangkir dari Panggilan KPK
news - 24 January 2025, 14:47
Wali Kota Semarang Bungkam Saat Ditanya Alasan Tiga Kali Mangkir dari Panggilan KPK
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)
Berita Lainnya
IDCloudHost mengambil peran untuk mendorong pertumbuhan UMKM dengan mengembangkan berbagai layanan cloud untuk membantu UMKM dalam melakukan digitalisasi, sehingga mereka dapat hadir secara online dan memperluas akses pasar domestik maupun internasional.
ekonomi - Senin , 13 Feb 2023, 16:10 WIB
Ini Cara UMKM Percepat Digitalisasi agar Selamat dari Resesi
Penerapan QRIS dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Sleman.
ekonomi - Ahad , 12 Feb 2023, 01:27 WIB
Temui Pelaku UMKM, Anggota DPR Gencarkan Sosialisasi QRIS BI
Pelaku UMKM menunggu pembeli di dekat pajangan produk bawang goreng yang dijual secara langsung, (ilustrasi).
ekonomi - Kamis , 09 Feb 2023, 21:36 WIB
UMKM Go Digital Perlu Branding Secara Kreatif
Peningkatan konsumen digital (ilustrasi). Platform Punyamentor siapkan fitur edukasi hingga digital marketing bagi entrepreuner, khususnya yang mengejar pertumbuhan ekonomi digital
ekonomi - Kamis , 09 Feb 2023, 20:56 WIB
Platform Ini Bidik Meningkatnya Konsumen Digital Indonesia yang Capai 169 Juta
meeting zoom (ilustrasi)
ekonomi - Rabu , 08 Feb 2023, 08:01 WIB
Zoom Bakal PHK 1.300 Karyawan, CEO Akui Kesalahan
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Terkini nasional
Advertisement