REPUBLIKA.CO.ID, oleh Meiliza Laveda, Idealisa Masyrafina, Dessy Suciati Saputri, Rr Laeny Sulistyawati
Bencana alam akibat cuaca ekstrem seperti hujan lebat hingga angin kencang di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengakibatkan puluhan korban meninggal. Hingga Senin (5/4), korban meninggal diaporkan mencapai sedikitnya 68 jiwa.
"68 orang korban meninggal dunia yang terdiri dari 44 orang di Kabupaten Flores Timur, 11 jiwa di Kabupaten Lembata, dua meninggal dunia di Kabupaten Ende, dan 11 meninggal dunia di Kabupaten Alor," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati di konferensi virtual BNPB mengenai update bencana alam akibat cuaca ekstrem di NTT, Senin.
Banyaknya korban meninggal di NTT menjadi bukti masih lemahnya upaya menguragi dampak bencana alias mitigasi pihak terkait di Indonesia. Hasil deteksi Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan adanya bibit siklon tropis Seroja pemicu hujan ekstrem pada akhir pekan lalu, terkesan sebatas rilis pers tanpa tindak lanjut mitigasi pemangku kepentingan terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
"Selama ini pemerintah sudah publish soal peringatan cuaca dini misalnya dipublikasikan tapi harus dimaksimakan lagi sehingga publik bisa betul-betul bersiap ketika ada pengumuman," kata Juru Bicara Kampanye Hutan Greenpeace, Asep Komarudin saat dikonfirmasi, Senin (5/4).
Menurut Asep, pemerintah harus menggunakan pendekatan kedaruratan dan kebencanaan agar warga tahu apa yang harus dilakukan. Sebab, penindakan ini dinilai berbeda di wilayah yang sudah rutin terkena bencana.
Bagi warga yang sudah sering terdampak bencana alam, mereka sudah paham apa yang harus dilakukan. Sementara, bagi warga yang tinggal di lokasi yang jarang terjadi bencana, itu menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah dalam menyampaikan kepada masyarakat umum.
"Itu memang peran yang harus dilakukan oleh badan penanggulangan bencana sebelum memberikan informasi terkait potensi-potensi bencana yang akan terjadi, mudah diketahui publik dan publik bisa mengetahui dengan benar informasi-informasi itu," ujar dia.
Direktur Eksekutif Walhi NTT, Umbu Wulang, juga mengkritisi tindak lanjut hasil prakiraan cuaca BMKG yang sudah lebih dulu mengetahui, bahwa siklon tropis Seroja akan menghantam wilayah NTT. Seharusnya, kata Umbu, informasi BMKG itu menjadi bekal bagi pihak terkait yakni Pemprov NTT dan BPBD dalam melakukan langkah mitigasi, misalnya melakukan relokasi sementara warga di wilayah rentan.
"Warga- warga yang berada di lokasi dengan tingkat kerentanan tinggi itu harusnya diungsikan. Melihat eskalasinya dan jumlah korban, ini jelas sama sekali tidak ada pencegahan," ujar Umbu kepada Republika, Senin (5/4).
In Picture: Korban Jiwa Banjir Bandang di Flores Timur Capai 68 Orang
Walhi menilai, Pemprov NTT dan BPBD tidak siap menghadapi bencana banjir bandang di wilayahnya. Bahkan, kata Umbu, hingga saat ini belum juga ditetapkan status siaga bencana di wilayah NTT, meski jumlah korban jiwa dan luasan wilayah terdampak bencana terus bertambah.
Umbu mengungkapkan, saat ini berdasarkan pantauan Walhi, belum terdapat bantuan yang memadai bagi pengungsi korban banjir bandang di NTT. Di Kupang masih terjadi angin badai, banjir juga menyebabkan listrik harus dimatikan di beberapa wilayah kampung.
Para warga yang selamat harus mengungsi ke tempat-tempat lebih tinggi seperti gereja. Air sungai juga masih tinggi dan akses jembatan juga terputus. Terlebih lagi, tidak ada alat-alat memadai untuk membantu para warga yang mengungsi.
Berbagai keadaan ini menunjukkan bahwa Pemprov tidak siap. Padahal, mengingat Provinsi NTT terdiri dari pulau-pulau kecil, harus ada persiapan dan alat yang memadai. Apalagi akses bantuan terhalang oleh angin badai dan gelombang tinggi laut.
"Hingga saat ini belum ada penetapan status darurat bencana. Jadi Walhi masih proses mendorong hal ini." kata Umbu.
Saat ini, Walhi NTT bekerja sama dengan Walhi Nasional ikut terlibat di aktivitas membantu masyarakat yang terkena dampak. Selain membantu masyarakat, Walhi juga melakukan bantuan advokasi di sektor pertanian karena banyak lahan pertanian yang terdampak.
"Habis ribuan hektare lahan pertanian karena banjir, dan ini berpotensi mengganggu ketahanan pangan di NTT, ada risiko krisis pangan." ujar Umbu.
Berdasarkan laporan Antara, Kota Kupang, NTT Senin (5/4) malam, bagaikan kota mati setelah listrik yang belum menyala juga pascacuaca ekstrem melanda daerah tersebut. Kepala Biro Perum LKBN Antara NTT Bernadus Tokan, melaporkan, kota tersebut gelap gulita dan warga bertahan di dalam rumah.
Banyak warga saat ini berburu lilin, mencari ke warung-warung di kegelapan malam yang telah berlangsung sejak Ahad (4/4). Bahkan, tak sedikit warga yang mencari rumah yang memiliki genset untuk sekadar mengecas telepon selular.
Mereka rela membayar Rp5 ribu per jam untuk mengecas telepon selular. Aditya, seorang mahasiswa mengatakan dirinya membayar Rp5 ribu untuk bisa mengecas HP.
"Ini agar bisa berkomunikasi dengan orang tua," katanya.
Untuk telekomunikasi, terdapat titik tertentu yang bisa mendapatkan sinyal. "Dalam Kota Kupang ada sinyal seluler," katanya.
Sementara itu, pohon yang tumbang diterpa angin kencang dan hujan lebat masih banyak yang menutupi ruas jalan. Kabel telepon dan listrik menjuntai bercampur dengan kayu dan dedaunan pohon tumbang.
Diperkirakan banyak rumah di Kota Kupang yang rusak akibat angin kencang tersebut, namun sampai sekarang belum diketahui informasi secara resmi dari pihak terkait mengenai kerusakan akibat bencana alam tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menginstruksikan Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, dan Panglima TNI serta Kapolri untuk segera melakukan evakuasi dan penanganan korban bencana.
"Saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri PUPR, serta Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan secara cepat evakuasi dan penanganan korban bencana serta penanganan dampak bencana," ujar Jokowi dalam pernyataan persnya, Senin (5/4).
Jokowi meminta agar penanganan bencana dilaksanakan dengan cepat dan baik termasuk pemberian bantuan pelayanan kesehatan, ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, serta perbaikan infrastruktur. Lebih lanjut, Presiden juga menyampaikan rasa duka citanya terhadap para korban meninggal dunia dalam musibah ini.
"Saya juga memahami kesedihan yang dialami saudara-saudara kita akibat dampak yang ditimbulkan akibat bencana ini," tambahnya.
Jokowi pun mengimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaannya dari potensi bencana banjir dan longsor karena meningkatnya curah hujan yang ekstrim.
"Perhatikan selalu peringatan dini dari BMKG dan aparat di daerah," ucapnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo hari ini tiba di Larantuka, Flores Timur, NTT. Dalam rangka memberikan percepatan penanganan banjir di NTT, Doni Monardo segera memberikan instruksi untuk pengerahan helikopter guna memberikan bantuan logistik dan keperluan lainnya.
"Kami sudah memerintahkan untuk mengirimkan helikopter untuk membantu upaya percepatan penanganan banjir di NTT," kata Doni seperti dalam keterangan tertulis, Senin (5/4).
Ia menambahkan, total ada tiga helikopter yang akan dikerahkan. Dua helikopter difungsikan untuk menjangkau distribusi logistik di beberapa desa yang terisolir pascaterputusnya akses diakibatkan longsor, satu helikopter lainnya untuk mengakomodir para warga yang membutuhkan pertolongan darurat terutama kelompok rentan. Selain itu, helikopter juga mengangkut para tenaga medis yang ditugaskan di posko penanganan darurat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika