REPUBLIKA.CO.ID, GARUT — Bupati Garut Rudy Gunawan meminta maaf terkait penanganan warga terdampak longsor di Desa Karyamekar, Kecamatan Cilawu. Seperti terkait jaminan hidup (jadup) bagi warga yang rencananya direlokasi.

Menurut Bupati, sembari menunggu proses relokasi, seharusnya warga terdampak bencana mendapatkan jadup dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut. Ia mengakui jadup masih belum cair. “Saya mohon maaf,” ujarnya, Senin (5/4).

Bupati pun menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilainya lamban mengurus soal jadup bagi warga terdampak bencana di Cilawu ini. “Hari Rabu saya beresin. Jadi, lelet SKPD-nya (OPD),” kata dia.

Bencana longsor terjadi di wilayah Kampung Cipager dan Kampung Babakan Kawung, Desa Karyamekar, Februari lalu. Tidak ada korban jiwa akibat bencana itu. Namun, ratusan warga terpaksa mengungsi.

Berdasarkan hasil kajian tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), rumah dalam radius 45 meter dari dinding tebing yang longsor diminta dikosongkan karena kondisinya dinilai tidak aman. Menurut Camat Cilawu, Mekarwati, ada 88 kepala keluarga (KK) atau 303 jiwa yang harus direlokasi.

Mekarwati mengatakan, setelah masa tanggap darurat bencana berakhir, warga terdampak bencana mengungsi mandiri. Ada yang tinggal dengan keluarganya, ada yang mengontrak. Ia mengatakan, warga tidak bisa kembali ke rumahnya karena kondisinya dinyatakan tidak aman.

Sejak mengungsi secara mandiri, menurut Mekarwati, warga terdampak bencana ini belum mendapatkan jadup dari pemerintah daerah. Selama ini mereka memanfaatkan bantuan dari masyarakat. “Kita sudah ajukan (untuk jadup) ke Dinsos (Dinas Sosial). Mudah-mudahan dapat segera disalurkan,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika