REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan Pemprov Sumbar tidak akan membuat skenario pembatasan seperti yang dilakukan pada momen mudik tahun lalu. Tahun lalu, Pemprov Sumbar juga memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mendirikan posko untuk menjaga arus masuk Sumbar di setiap pintu masuk laut, darat dan udara. 

"Karena pembatasan sudah dari pusat. Jadi di daerah (Sumbar) tidak perlu lagi ada pembatasan," ujar Mahyeldi di Bukittinggi, Senin (5/4) kemarin. 

Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar mengikuti kebijakan pemerintah pusat melarang aktivitas mudik lebaran tahun ini. Menurut Mahyeldi Pemprov sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan mematuhi kebijakan pemerintah demi menekan angka penularan covid-19 di Indonesia. 

"Kami di daerah tentu mengikuti arahan dari pusat," kata Mahyeldi. 

Mahyeldi melihat selama ini, pemudik menuju Sumbar mayoritas berasal dari Pulau Jawa. Ia meyakini bila sudah dibatasi pemerintah pusat, jumlah yang akan mudik ke Sumbar akan otomatis berkurang.

Seperti diketahui pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan melarang mudik selama 6-17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah tanggal tersebut, masyarakat diimbau membatasi mobilisasi ke luar daerah, kecuali sangat mendesak dan perlu.

Cuti bersama Idul Fitri tetap diadakan selama satu hari, namun tetap melarang aktivitas mudik. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan risiko penularan covid-19.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika